GELORA.CO - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memberikan sinyal harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi akan segera naik.
Menurutnya, meskipun kondisi ekonomi domestik saat ini baik, harga minyak dunia yang tinggi memberikan tekanan bagi APBN. Dia menjelaskan, harga minyak mentah saat ini sudah mencapai USD 105 per barel. Jika harga minyak kembali naik, katanya, maka subsidi energi bisa jebol mencapai Rp 600 triliun, dari saat ini Rp 502 triliun.
“Saya menyampaikan sampai kapan APBN kita akan kuat menghadapi subsidi yang lebih tinggi, jadi tolong teman-teman sampaikan juga kepada rakyat bahwa rasa-rasanya sih untuk menahan terus dengan harga BBM seperti sekarang, feeling saya, harus kita siap-siap kalau katakanlah kenaikan BBM itu terjadi," ujar Bahlil dalam konferensi pers Perkembangan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Jumat (12/8).
Ia melanjutkan, anggaran subsidi energi dan kompensasi yang bisa mencapai Rp 600 triliun dinilai tidak sehat. Artinya, angka ini mencapai 25 persen dari pendapatan negara.
"Karena Rp 600 triliun, Rp 500-600 triliun ini sama dengan 25 persen total pendapatan APBN kita, dipakai untuk subsidi. Dan ini menurut saya agak tidak sehat. Jadi mohon pengertian baiknya," jelasnya.
"Kalau di Papua harga BBM tinggi itu biasa di Papua. Kalau saya dulu di Papua harga BBM Rp 19.000 tidak pernah ribut kita di Papua. Tetapi kalau di sini, naik Rp 1.000-2.000 sudah ribut orang," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga telah mewaspadai lonjakan konsumsi BBM Pertalite yang disubsidi pemerintah akan melebih kuota yang telah ditetapkan. Hal ini juga akan berdampak kepada anggaran subsidi energi yang jebol di atas Rp 502 triliun.
Selain itu, DPR RI sendiri telah menyetujui tambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi di tahun ini sebesar Rp 349,9 triliun, dari pagu awal di APBN 2022 senilai Rp 152,5 triliun. Sehingga, total subsidi dan kompensasi energi saat ini sebesar Rp 502,4 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan, tambahan subsidi energi tersebut dihitung salah satunya berdasarkan volume atau kuota untuk Pertalite di APBN 2022 sebesar 23 juta kiloliter, namun realisasi konsumsi saat ini terus melonjak, bahkan diestimasi bisa mencapai 28 juta kiloliter.
"Ini kan berarti akan ada tambahan di atas Rp 502 triliun yang sudah kita sampaikan. Belum harga minyaknya sendiri yang kita asumsikan di dalam APBN kan basisnya USD 100 (per barel), kemarin kan sempat pernah USD 120 jadi itu juga akan menambah tekanan," katanya kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (10/8).
Sumber: kumparan