GELORA.CO - Pemerintah berencana mencabut subsidi gas LPG 3 kg dan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertalite. Hal ini disayangkan sejumlah kalangan masyarakat, lantaran saat ini daya beli masyarakat sedang rendah.
Pengamat politik Jamiluddin Ritonga mengamini bahwa masyarakat saat ini sangat tergantung pada subsidi yang diberikan pemerintah untuk meningkat daya beli. Pasalnya, 20 juta lebih masyarakat Indonesia tercatat menganggur dan ekonomi belum stabil.
Atas alasan itu, dia menilai bahwa rencana kebijakan pemerintah itu tidak sepatutnya dilakukan di saat daya beli masyarakat sangat rendah. Kebijakan tersebut akan semakin membuat masyarakat semakin tak berdaya. Akibatnya tingkat kemiskinan akan semakin bertambah.
“Kalau ini terjadi, maka janji Jokowi untuk menurunkan angka kemiskinan semakin sulit terwujud,” ujar Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (28/4).
Menurutnya, jika langkah tersebut tetap dijalankan pemerintah saat ini akan dicap gagal dalam mengentaskan kemiskinan yang saat ini telah meningkat tajam akibat sentimen negatif pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir.
"Jokowi akan dinilai gagal dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Tentu hal ini menjadi catatan sejarah Presiden Jokowi tidak berhasil menurunkan angka kemiskinan,” ucapnya.
Selain itu, Jokowi juga akan dituding sebagap Presiden yang meniadakan subsidi bagi rakyatnya.
"Padahal presiden sebelumnya masih banyak memberi subsidi untuk meringankan beban hidup rakyatnya,” tutupnya.
Sumber: rmol