GELORA.CO - Sejumlah harga kebutuhan pokok mulai menunjukan kenaikan. Namun pemerintah justru menjadikan pandemi Covid-19 dan ketegangan antara Rusia dan Ukraina sebagai kambing hitam.
Begitu pendapat pengamat politik Hendri Satrio kepada Kantor Berita Politik RMOL terkait mulai naiknya harga sejumlah komoditas pangan belakangan ini. Tak hanya sembako, sektor energi juga diperkirakan bakal mengalami kenaikan.
Menurut penggagas lembaga survei KedaiKOPI ini, jika pemerintah menaikkan harga gas 3 Kg dan juga BBM serta tarif dasar listrik (TDL), hal itu akan memantik gejolak di tengah masyarakat. Terlebih, situasi ekonomi di Indonesia saat ini masih belum stabil.
"Ya pastinya akan naik harga barang-barang ya. Gejolak dan gaduh pasti ada di tengah masyarakat. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah menanggulangi itu,” kata pria yang akrab disapa Hensat ini.
Hendri berpendapat, kegaduhan maupun gejolak masyarakat atas terhadap rencana naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok dan energi ini lantaran
pemerintah tidak mampu menanggulangi maupun mengantisipasinya jauh-jauh hari.
"Saya tuh berpendapat bahwa hal-hal seperti ini, karena gejolak dunia, kemudian ada pandemi itu tidak diperhitunhkan oleh pemerimtah jauh-jauh sebelum terjadi gitu,” katanya.
Pemerintah, kata Hensat, terlalu sibuk dengan pembangunan infrastruktur dan mewariskan utang negara dalam jumlah yang sangat besar. Di sisi lain, pemerintah tidak berdaya dalam menghadapi gejolak ekonomi global serta adanya pandemi Covid-19 yang menyerang dalam kurun waktu dua tahun terakhir.
"Jadi yang dikejar itu hanyalah kerja-kerja dan utang-utang itu digunakan untuk membangun dan membangun, tapi tidak disiapkan untuk mengantisipasi hal-hal yang ada kaitannya dengan gejolak cobaan dunia. Baik dari sisi pandemi ekonomi, maupun perang misalnya,” katanya.
Dengan adanya kondisi ekonomi yang menurun, dan daya beli masyarakat yang merosot, ditambah lagi tingkat kemisikinan yang meroket. Pemerintah seolah-olah meminta permakluman dari masyarakat untuk menaikkan harga-harga untuk menambal keuangan negara.
"Ya, kalau udah begini akhirnya rakyat lagi yang harus nanggung. Pemerintah pasti minta permakluman lagi dari masyarakat. Itu sebetulnya yang saya sayangkan,” tutupnya.
Sumber: RMOL