GELORA.CO - Politikus Gerindra Arief Poyuono mengingatkan pemerintah tidak menganggap enteng aksi demo mahasiswa 11 April 2022.
Menurut Arief, aksi demo mahasiswa itu perlu diwaspadai karena bisa memicu terjadinya gelombang protes yang lebih luas dari masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Situasi nasional memungkinkan terjadi people power untuk menggalang, menurunkan Pak Jokowi dengan persoalan harga sembako yang naik tinggi, PHK di mana-mana, usaha kecil pada bangkrut, BBM dan LPG mahal,” kata Arief Poyuono melalui layanan pesan, Minggu (10/4).
Politikus sekaligus aktivis buruh itu menilai situasinya akan berbahaya jika para demonstran sampai menduduki Gedung Parlemen di kawasan Senayan, Jakarta.
Menurut dia, partai politik (parpol) pendukung pemerintah di MPR-DPR juga akan sulit untuk loyal jika massa bisa menembus masuk ke gedung wakil rakyat itu.
“Jika aksi massa bisa tembus gedung DPR maka sangat mungkin peristiwa 98 terulang,” ucapnya.
Arief meyakini upaya melengserkan Jokowi tidak akan pernah terjadi selama TNI-Polri solid mendukung dan berada di belakang Presiden Ketujuh RI itu.
“Mimpi saja untuk melengserkan Jokowi,” ujar mantan wakil ketua umum Partai Gerindra itu.
Selain itu, Arief memprediksi aksi demo mahasiswa 11 April 2022 tidak akan sebesar yang digembar-gemborkan di media.
“Namun, jangan dianggap enteng karena aksi-aksi turunkan Jokowi hampir masif di luar Jakarta,” kata Arief Poyuono.
Kilas balik peristiwa 98 yang disebut Arief Poyuono, yakni kerusuhan Mei 1998 soal tragedi Trisakti di mana empat mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Hal inipun mengakibatkan penurunan jabatan Presiden Soeharto, serta pelantikan B. J. Habibie. Serta beberapa peristiwa lainnya.
BEM SI menargetkan ada sekitar 1.000 mahasiswa yang akan turun ke jalan.
Dalam aksi 11 April nanti, mahasiswa akan menyampaikan setidaknya enam tuntutan, yaitu:
• Mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi pernyataan secara terbuka kepada publik bahwa dia tegas menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden, karena dinilai mengkhianati konstitusi.
• Mendesak dan menuntut Presiden menunda dan mengkaji ulang UU IKN, termasuk pasal-pasal bermasalah, karena itu diyakini berdampak pada lingkungan, ekologi, kebencanaan, dan kesejahteraan warga.
• Menuntut Presiden menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran, serta menyelesaikan masalah ketahanan pangan lainnya.
• Mendesak Presiden mengusut kasus mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.
• Menuntut Presiden menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.
• Menuntut Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menuntaskan janji-janji kampanye sebelum masa jabatannya berakhir pada 2024.
Sumber: populis