GELORA.CO - Mahasiswa dijadwalkan melakukan demonstrasi menentang kebijakan Presiden Joko Widodo pada hari ini. Jokowi pun dijadwalkan bakal berada di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini (11/4).
“Sepertinya begitu (seharian berada di Istana Jakarta),” kata sumber dari lingkaran pemerintah, Senin (11/4).
Namun, ia belum mengetahui apakah Kepala Negara akan menemui mahasiswa atau memberikan pernyataan terkait demo hari ini.
Meski begitu, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memindahkan lokasi demo hari ini dari semula berpusat di Istana Negara menjadi ke Gedung DPR/MPR. Demo ini diperkirakan akan dihadiri oleh sekitar 1.000 mahasiswa.
Koordinator Media BEM SI Luthfi Yusfrizal mengatakan, pemindahan lokasi dilakukan karena ingin memastikan DPR melaksanakan konstitusi dengan baik. "Lokasinya di DPR sekitar pukul 10.00 WIB," ujarnya pada Minggu (10/4), seperti dikutip dari Antara.
BEM SI sebelumnya mengagendakan aksi unjuk rasa di sekitaran Patung Kuda Arjuna Wijaya, Kompleks Monumen Nasional, Jakarta.
Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Kaharuddin dalam keterangan tertulis mengatakan bahwa pemilihan lokasi demo di DPR bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan peringatan kepada wakil rakyat terkait berbagai permasalahan yang ada.
Menurut dia, isu penundaan pemilu bukan lagi menjadi hal yang asing terdengar di telinga masyarakat. "Isu penundaan pemilu telah menjadi perbincangan di kalangan politik hingga masyarakat sekitar. Berbagai pendapat mengenai isu tersebut menjadi polemik yang tak kunjung mereda," katanya.
BEM SI sebelumnya telah menyuarakan enam tuntutan yang akan dibawa saat aksi demonstrasi. Salah satunya, meminta Presiden Joko Widodo untuk bersiap tegas menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa kepemimpinan presiden, menunda dan mengkaji ulang Undang-undang Ibu Kota Negara, menstabilkan harga bahan pokok, mengusut mafia minyak goreng, dan menyelesaikan konflik agraria.
Adapun sikap Jokowi terkait penundaan pemilu sudah disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto. Mahfud dalam konferensi pers usai rapat koordinasi menjelang aksi demo mahasiswa mengatakan, pemerintah saat ini fokus mempersiapkan penyelenggaraan pemilu 2024. Hal tersebut dibuktikan oleh pelantikan anggota Komisi Pemilihan Umum dan anggota Badan Pengawas Pemilu periode 2022-2027 yang akan dilaksanakan Jokowi pada 12 April 2022.
Freedom House mencatat, kebebasan di Indonesia, khususnya pada era Joko Widodo semakin menurun. Pada 2020, skor kebebasan Indonesia sebesar 61 dari 100, turun 1 poin dari tahun sebelumnya. Indonesia masuk dalam kategori setengah bebas.
Freedom House memberikan catatan terhadap sejumlah kejadian pada 2019. Kelompok mahasiswa mengadakan unjuk rasa terhadap usulan revisi KUHP dan UU KPK pada September 2019. Namun, aksi demonstrasi tersebut berakhir dengan bentrok antara pengunjuk rasan dan pihak kepolisian. Terdapat korban yang menderita luka-luka hingga kematian.
Sumber: katadata