GELORA.CO -Langkah Pimpinan DPR RI memberikan ulimatum pada Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi sudah tepat. Ultimatum perlu disampaikan, lantaran Mendag Lufi beberapa kali absen dalam Rapat Gabungan DPR RI terkait polemik kelangkaan minyak goreng.
Wakil Sekretaris Jenderal PB PMII Hasnu mengatakan, langkah Lutfi yang mangkir dari rapat di DPR RI di tengah kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng, masuk kategori perlawanan pada konstitusi.
"Mendag Lutfi tidak hadir dalam rapat bersama DPR RI dua kali secara berturut-turut terkait kelangkaan minyak goreng bagi PB PMII adalah bentuk perlawanan terhadap konstitusi, pada gilirannya melawan rakyat," ujar Hasnu kepada wartawan, Selasa (15/3).
Hasnu justru tidak ingin, ultimatum DPR RI kepada Lutfi, hanya sekadar gertak sambal. Artinya, DPR harus konkret.
"Dewan itu mewakili rakyat, diberikan kewenangan oleh rakyat maka harus rill dalam membuat kebijakan politik yang pro rakyat juga," katanya.
Dikatakan Hasnu, persoalaan kelangkaan minyak goreng ini adalah soal hajat hidup rakyat banyak. Belum lagi, rakyat Indonesia tengah diperhadapkan dengan sejumlah persoalan lain terkait bahan pokok yang kian mahal.
Di lapangan, lanjutnya, selain kelangkaan migor, rakyat juga sedang diperhadapkan dengan harga bahan pokok yang diperkirakan menjelang bulan suci Ramadhan ini akan begitu mahal. Mulai dari beras, cabai, tomat, kacang, kentang, gula pasir, garam, kadelai, dan lain-lain.
Hasnu mengatakan, PB PMII mendesak agar pimpinan DPR segera mengambil tindakan rill untuk membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil bagi seluruh rakyat Indonesia.
"PB PMII berharap pimpinan dan seluruh anggota DPR RI untuk mendesak pemerintah (Mendag) agar segera menghentikan krisis minyak goreng, hentikan penderitaan rakyat dengan membuat kebijakan pro rakyat kecil dan mengawalnya sebaik-baiknya," pungkasnya.
Sumber: RMOL