GELORA.CO - Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi batal mengumumkan calon tersangka mafia minyak goreng pada hari ini, Senin (21/3). Ini diketahui usai Lutfi mengikuti rapat kerja dengan Komite II DPD RI yang mempertanyakan masalah kelangkaan minyak goreng.
Dalam rapat tersebut, Mendag Lutfi mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengharapkan munculnya masalah kelangkaan minyak goreng. Namun, ia justru kembali menyinggung adanya dugaan permainan mafia yang menjadi dalang raibnya pasokan minyak goreng di pasaran.
"Ini merupakan sesuatu yang kami serahkan ke kepolisian. Semoga dalam waktu 1-2 hari akan diungkap siapa yang bermain sebagai mafia ini," ujar Lutfi dikutip dari keterangan resmi yang diunggah akun Facebook resmi DPD RI, Senin (21/3).
Padahal sebelumnya, Lutfi berjanji akan umumkan calon tersangka mafia minyak goreng hari ini, Senin (21/3). Ia mengaku sudah mengantongi nama-nama calon tersangka tersebut. Atas dasar itu, ia mau memastikan pelaku-pelaku ini dituntut secara hukum.
"Calon tersangkanya akan diumumkan hari Senin. Sekali lagi, saya akan memerangi mafia-mafia tersebut dan memastikan mereka masuk penjara," tegasnya saat rapat bersama DPR RI, Jumat (18/3) pekan lalu.
Menurut Lutfi, dirinya sudah mengantongi nama-nama calon tersangka tersebut. Atas dasar itu, ia mau memastikan pelaku-pelaku ini dituntut secara hukum.
"Ini terjadi tindakan kecurangan-kecurangan karena disparitas harga itu. Jadi memang melawan melawan mekanisme pasar. Mudah-mudahan bisa diselesaikan oleh kepolisian pada kesempatan pertama," pungkas Mendag .
Sementara itu dalam rapat bersama DPD RI hari ini, Mendag juga menegaskan telah berjanji pada Presiden Jokowi untuk sekuat tenaga menyelesaikan persoalan ini. Dia pun mengaku tengah menyiapkan kebijakan agar masyarakat dapat membeli minyak goreng curah seharga Rp 14.000.
Dalam rapat ini, sejumlah senator mengeluhkan terjadinya kelangkaan minyak goreng di berbagai daerah. Senator dari Kalimantan Timur, Aji Mirni Mawarni, mempertanyakan penyebab kelangkaan minyak goreng tersebut. Terlebih lagi saat ini, menurutnya, para petani sawit dalam masa panen raya.
Senator dari DKI Jakarta Fahira Idris sampai menilai pemerintah tidak mampu mengendalikan ketersediaan minyak goreng di tengah masyarakat. "Pemerintah saat ini seperti tidak berdaya, harus ada kebijakan revolusioner agar persoalan minyak goreng dapat selesai sebelum Ramadhan," tutur Fahira.
Sumber: kumparan