GELORA.CO - Konsitensi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf untuk tidak terlibat dalam politik praktis diuji dengan wacana penundaan Pemilu Serentak 2024.
Pasalnya, Yahya Stquf memandang wacana penundaan gelaran pemilu seperti disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, sebagai satu hal yang masuk akal.
Bagi Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) A. Khoirul Umam, tidak sepatutnya Yahya mengomentari apalagi cenderung mendukung sikap dari partai politik.
"Sikap ini seolah menegasikan komitmennya untuk lebih fokus pada politik kebangsaan dan menghindari politik praktis, sebagaimana yang sering Gus Yahya sampaikan sebelum Muktamar PBNU," ujar Khoirul Umam kepada wartawan, Senin (28/2).
Sebagai pimpinan PBNU, kata dia, akan lebih bijak jika Gus Yahya menekankan pesan-pesan agar warga Nahdliyyin dan masyarakat pada umumnya, sadar akan kepatuhan pada konstitusi,
"Warga Nahdliyyin dan masyarakat Indonesia secara umum tentu menyadari bahwa aturan konstitusi harus dijalankan dengan basis kesadaran dan kedisiplinan yang tinggi dari semua kalangan anak bangsa," katanya.
Terlebih, masih kata Khoirul, NU sebagai organisasi Islam tertua dan terbesar, harusnya bisa lebih berperan dalam menyiarkan nilah kepatuhan pada konstitusi sebagai salah satu arah berdemokrasi di Indonesia.
"Sebagaimana dilakukan PP Muhammadiyah yang secara tegas mendorong para elit politik untuk patuh pada konstitusi yang mengatur mekanisme berdemokrasi secara adil dan terbuka," tandasnya. '[]
Sumber: rmol