GELORA.CO -Big data yang diklaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, dianggap berpotensi jadi kebohongan publik. Bahkan bisa berujung dengan konsekuensi hukum.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Gerakan Reformasi Politik (Gerpol) Indonesia, Andrianto. menanggapi klaim Luhut yang mengaku memiliki 110 juta big data di media sosial yang menginginkan pemilu ditunda.
"Penyataan Luhut yang bilang ratusan juta orang ingin Pemilu ditunda, mengisyaratkan sudah terjadi halu tingkat tinggi," ujar Andrianto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (15/3).
Menurut Andrianto, data tersebut tidak bisa menjadi dasar argumen untuk menunda Pemilu 2024, maupun perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.
"Pantas saja persoalan minyak goreng yang langka dan mahal tidak dapat terselesaikan. Belum lagi urusan hajat hidup rakyat yang terpukul oleh pandemi. Sementara kekayaan pejabatnya meningkat drastis. Bahkan Luhut bisa sumbang pajak tertinggi. Artinya ada peningkatan kekayaannya," papar Andrianto.
Basis data yang dimiliki Luhut juga dianggap sangat sumir dan berpotensi jadi kebohongan publik dan berkonsekuensi hukum.
"Luhut sudah di luar tupoksinya. Menteri segala urusan, sampai soal penundaan Pemilu yang bernuansa politik domain Menko Polhukam atau Kemendagri pun dilakoninya," ujarnya.
"Publik skeptis, itu memang maunya sang bos yang sudah kebelet ingin perpanjangan setelah upaya 3 periode layu. Atau Luhut memang pasang badan ketika menteri lain tidak mau melakukannya? Nampak tinggal Luhut tersisa menteri yang siap hanyut bersama sang bos," pungkas Andrianto.
Sumber: RMOL