GELORA.CO - Heboh komunitas kepala desa yang mengklaim dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) akan deklarasi Jokowi 3 periode usai lebaran nanti.
Isu kepala desa APDESI yang akan deklarasi Jokowi 3 periode ini muncul dalam acara Silaturahmi Nasional APDESI yang dihadiri Presiden Jokowi pada Selasa 29 Maret 2022.
Ramai kan setelah itu, kok kepala desa ikut-ikutan Jokowi 3 periode. Ternyata belakangan ada yang protes, dari APDESI juga. Lho ini gimana sih? Jadi ada protes pencatutan nama APDESI.
Jadi DPP APDESI yang mengantongi SK dari Menkumham pada 2021 protes keras dengan klaim APDESI deklarasi Jokowi3 periode melalui Surta Wijaya.
Dalam rilisnya, APDESI yang mengantonngi pengesahan dari Kemenkumham di bawah kepemimpinan Arifin Abdul Majid sebagai ketua umum, protes dengan pencatutan nama organisasi.
Jadi Ketua Umum APDESI yang pidato di acara Silatnas pada Selasa lalu adalah Surta Wijaya. Nah APDESI pimpinan Arifi Abdul Majid ini mengecam dukungan Jokowi 3 periode lho.
APDESI versi ini protes kok asosiasi pemerintah desa dijadikan sebagai dukungan politik sih.
Dalam rilisnya, APDESI yang tolak dukungan Jokowi 3 periode ini juga protes ke pemerintah, bisa-bisanya APDESI yang tak kantongi pengesahan dari Kemenkumham malah diberi panggung dalam acara Silatnas.
"APDESI mengutuk keras penggunaan organisasi APDESI yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dan menggiring opini seolah-olah seluruh kepala desa yang tergabung dalam APDESI meminta perpanjangan jabatan Presiden," tulis Arifin dalam rilisnya dikutip Hops.ID dari akun Instagram @dppapdesi, Kamis 31 Maret 2022.
Selanjutnya, Arifin heran kepada pemerintah kok malah memberi ruang bagi Apdesi yang tidak terdaftar sah di Kemenkumham.
"Mempertanyakan kepada pemerintah mengapa APDESI yang sudah terdaftar resmi masih diperbolehkan digunakan oleh orang-orang yang tidak berhak, sekaligus menyayangkan penggunaan APDESI untuk politik praktis khususnya dukungan politik untuk presiden tiga periode," tegas Arifin.
Karena APDESI sudah dipakai untuk dukungan politik secara sepihak, Arifin minta kepolisian untuk usut tuntas dalang dari pencatutan APDESI untuk dukungan Jokowi 3 periode.
"Meminta kepolisian untuk mengungkap dalang intelektual yang menggiring opini seolah-olah seluruh anggota APDESI mendukung perpanjangan masa jabatan presiden sekaligus mencemarkan kehadiran presiden dalam acara dan mendapatkan dukungan tiga periode dari seluruh anggota APDESI," kata dia.
Selanjutnya, Arifin memohon untuk media massa meluruskan soal penyesatan dan pencatutan APDESI.
"Mengharapkan kepada media dan masyarakat agar turut serta meluruskan informasi, sehingga tidak terjadi penyesatan dan distorsi informasi yang merugikan APDESI," tegas Arifin.***
Sumber: hops