GELORA.CO -Terkait agenda pemilihan umum (Pemilu) tidak ada kondisi darurat yang dijadikan alasan beberapa partai politik koalisi pemerintah menunda Pemilu 2024.
Demikian kata Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan, Kamis (3/3).
Menurut Anthony, suara penundaan Pemilu yang disampaikan oleh petinggi PKB, PAN dan Golkar mengarah ke agenda kudeta konstitusi.
Ia memprediksi, jika rencana penundaan Pemilu tidak berhasil maka akan mendorong dekrit presiden.
"Mereka hanya mau kudeta konstitusi. Tidak berhasil, lalu dorong dekrit Presiden? Bilang darurat? Sangat Bahaya! Menjerumuskan Presiden menjadi diktator secara terang-terangan," demikian kata Anthony melalui laman Twitter pribadinya, Kamis (3/3).
Selain itu, Anthony gerbang terakhir untuk memuluskan agenda elite rezim saat ini adalah kudeta konstitusi ada di Majelis Permusyawaratan rakyat (MPR).
Secara itung-itungan politik, kata Anthony, diusulkan minimal 1/3 atau 237 anggota MPR. Total jumlah anggota Golkar (85), PKB (58), PAN (44) ada 187.
"Rakyat akan perhatikan partai mana dan siapa yang akan usulkan. Masih kurang 50. Siapa kiranya yang akan ikut kudeta politik?" pungkas Anthony.
Sumber: RMOL