Singgung Rezim Jokowi Soal IKN, Marwan Batubara: Anda Otoriter Tak Mau Dengar Rakyat

Singgung Rezim Jokowi Soal IKN, Marwan Batubara: Anda Otoriter Tak Mau Dengar Rakyat

Gelora News
facebook twitter whatsapp


GELORA.CO - Sebuah video yang memperlihatkan politisi Marwan Batubara menyinggung keras rezim Presiden Jokowi terkait ibu kota negara atau IKN baru di Kalimantan, viral di media sosial.

Video Marwan Batubara singgung rezim Jokowi soal IKN itu viral usai diunggah pengguna Twitter Lelaki_5unyi, seperti dilihat pada Sabtu 12 Februari 2022.

Dalam narasi cuitannya, netizen itu menyebut bahwa Marwan Batubara dalam video itu mengungkap fakta soal IKN.

“Marwan Batubara Ungkap Fakta soal Ibukota Baru,” cuit netizen Lelaki_5unyi.

Dilihat dari video itu, tampak Marwan Batubara tengah berbicara di hadapan sejumlah orang. Ia pun menyinggung soal utang negara.

“Pake utang, lalu membangun pula yang tidak prioritas. Lalu dengan begitu nanti, diajak swasta. Tapi swasta ini nanti juga kita bayar jangka panjang, iya kan,” ujar Marwan.

Artinya, kata Marwan, nantinya APBN untuk membangun IKN yang berasal dari utang itu akan bertambah untuk pengeluaran kepada pemberi keuntungan oligarki dan pihak asing.

“Artinya APBN yang sudah berutang ini nanti juga akan ditambah untuk pengeluaran pemberi untung kepada oligarki dan asing, lalu kedaulatan negara ini tergadai,” tuturnya.

Menurutnya, jika memang rezim Jokowi ingin membangun di IKN baru itu maka sebaiknya Indonesia kembali saja ke zaman kerajaan.

“Kalau memang anda mau bangun di sana ya sudahlah kita kembali lagi aja kayak dulu, kerajaan-kerajaan aja kalau perlu. Kalau perlu ini, kalau kita tidak didengar. Nah, anda kan selama ini tidak mau mendengar kami, anda sudah mengkooptasi partai-partai, ini kan nanti didengar juga sama rezim,” kata Marwan.

Lebih lanjut, Marwan Batubara menyayangkan sikap rezim Jokowi yang menurutnya bertindak otoriter lantaran tak mendengar rakyat sebelum memutuskan maupun merencanakan sesuatu terkait negara.

“Anda malah memutuskan, malah merencanakan, bertindak otoriter, tidak mau mendengar rakyat, partisipasi publik anda bungkam. Lalu anda menjalankan agenda-agenda yang mengorbankan kepentingan APBN, kepentingan rakyat di daerah lain yang butuh makan,” ujarnya.

Sumber: terkini
BERIKUTNYA
SEBELUMNYA
Ikuti kami di Google Berita