GELORA.CO - Isu penundaan pemilu 2024 dari para politisi merebak hingga menimbulkan beberapa pro dan kontra.
Aktivis dan Pengamat Pemilu, Titi Anggraini mengatakan bahwa pemilihan umum mendatang sudah disepakati bersama pada 14 Februari 2024. Semua harus bisa menahan diri untuk tidak menimbulkan kembali narasi Presiden tiga periode.
"Semua pihak harusnya mengehentikan narasi presiden tiga periode ataupun penundaan pemilu," kata Titi dikutip Hops.ID dari suara.com pada 25 Februari 2022.
Menurutnya juga, penundaan Pemilu 2024 akan mencoreng demokrasi Indonesia di mata dunia.
"Selain kontraproduktif dengan berbagai persiapan Pemilu yang sudah dilakukan juga dapat memberikan citra buruk kinerja demokrasi Indonesia di mata internasional. Selain juga bisa memperburuk polarisasi disintegratif di tengah masyarakat yang sudah mengalami kemerosotan civic culture akibat pilpres 2019," tambah Titi.
PKB dan PAN pun menunjukkan sikap setuju terkait isu penundaan Pemilu 2024 yang menggaung saat ini. Mereka juga setuju jika selama penundaan Indonesia kembali dipimpin oleh Presiden Jokowi.
Pengamat Politik, Pangi Syarwi Chaniago mengingatkan langkah para politikus untuk tidak sembarangan nekat mendorong adanya penundaan Pemilu 2024 demi menambah jabatan Presiden Jokowi.
Menurutnya, wacana penundaan Pemilu 2024 ini sudah terkesan seperti dirancang. Pangi juga menyebutkan jika terjadi penundaan Pemilu, berarti Indonesia akan menjadi negara otoritarian karena rusaknya demokrasi dengan penundaan Pemilu 2024.
"Kalau itu ngotot dan tetap mereka lakukan, kita justru akan umumkan ke masyarakat Internasional bahwa Indonesia resmi menjadi negara otoritarian," ucap Pangi seperti dikutip Hops.ID dari suara.com.
Menengok dari partai politik yang menolak penundaan Pemilu 2024, Andi Arief politisi Partai Demokrat mengatakan jika aturan Pemilu milik seluruh komponen bangsa bukan hanya pada milik partai politik saja.
Sementara Ketua PAN Zulkifli Hasan mendukung penundaan Pemilu 2024 karena beberapa pertimbangan seperti hasil survei kepuasan atas kepemimpinan Presiden Jokowi dan juga konflik Rusia-Ukraina yang saat ini sedang berlangsung.
PDIP sendiri sebagai partai pengusung Presiden Jokowi secara tegas menolak penundaan Pemilu 2024 karena tidak memiliki landasan yang kuat***
Sumber: hops