GELORA.CO - Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Zainal Arifin, mengaku sangat menyayangkan sikap pemerintah dalam hal ini Menko Polhukam Mahfud MD dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menyatakan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah tidak terjadi apa-apa. Ia juga menyayangkan proses pengukuran tanah di Wadas tetap dilanjutkan.
"Sangat disayangkan setelah kejadian kekerasan dan disorot media, pemerintah justru menyampaikan tidak terjadi apa-apa dan akan terus berlanjut proses pengukuran," kata Zainal dalam konferensi pers daring, Kamis (10/2/2022).
Menurutnya, dengan fakta-fakta yang ada justru pemerintah harus menghentikan proses pengukuran tanah dan menarik seluruh pasukan aparat dari Desa Wadas.
"Justru praktik-praktik kekerasan terus terjadi sampai hari ini dan menjadikan posisi pemerintah harus dikatakan sebagai tindakan yang brutal dan represif," tuturnya.
Ia pun mengaku heran usai kejadian di Wadas ini menjadi sorotan justru baru muncul ajakan untuk melakukan dialog. Menurutnya, dorongan untuk melakukan dialog adalah hal klise.
Ia mengatakan, rakyat sebenarnya bisa berpartisipasi lewat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Amdal.
"Karena dalam proses pembangunan, setidaknya yang kita tahu, membutuhkan AMDAL, dalam AMDAL rakyat bisa berpartisipasi. Seharusnya masyarakat harusnya dilibatkan untuk berdialog sejak rencana pembangunan proyek direncanakan dalam penyusunan Amdal," tuturnya.
"Akan tetapi dugaan saya proses-proses itu secara formil itu dilalui begitu saja bahkan perwakilan warga hanya dimaknai dengan kehadiran kepala desa, padahal kalau kita mengacu peraturan menteri LHK tentang pedoman masyarakat dalam amdal, seharusnya warga berhak mewakili dalam bentuk kuasa. Kalau pemerintah hari ini ngomong ayo berdialog saya rasa itu sangat basi," sambungnya.
Sumber: suara