GELORA.CO - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyentil Jaksa Agung ST Burhanuddin soal pernyataannya terkait korupsi di bawah Rp 50 juta cukup diselesaikan tanpa pidana.
Menurut Kurnia, meski tergolong kecil nominalnya, akan tetapi tindak pidana korupsi (tipikor) tidak tepat untuk diselesaikan secara restorative justice.
Terlebih jikalau uang yang dikorupsi menyangkut hajat hidup banyak orang.
"Statemen Jaksa Agung korupsi di bawah Rp 50 juta dikembalikan, bagaimana konteksnya bila menyangkut hajat hidup orang banyak, misal pembangunan sekolah atau jembatan, adilkah dikembalikan?" ucap Kurnia dalam webinar 'Polemik Restorative Justice Kasus Korupsi, untuk Keadilan Rakyat atau Makelar Kasus?', Sabtu (12/2/2022).
Berdasarkan Pasal 4 UU Tipikor, dijelaskan Kurnia, pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak sama sekali menghapus dipidananya pelaku.
"Tujuan penegakan hukum itu selain pengembalian kerugian juga efek jera," kata Kurnia.
"Kalau hanya sekedar mengembalikan kerugian, orang akan semakin gencar melakukan korupsi. Saya yakin itu," sambungnya.
Dalam amatan Kurnia, penanganan korupsi selama ini hanya memikirkan kerugian negara, padahal korban sebenarnya adalah masyarakat, namum tidak menjadi perhatian.
Berikutnya, dia juga menyinggung soal politik hukum di Indonesia yang justru melemahkan agenda pemberantasan korupsi, karena hanya fokus pada sektor pembangunan ekonomi.
Selain itu, aparat belum menunjukkan performa maksimal di pemberantasan korupsi, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Nuansa konflik kepentingan dalam menangangani perkara menjadi kontroversi, sementara kualitasnya menurun.
Terakhir, Kurnia menilai hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi bertolak belakang dengan ekspektasi masyarakat.
Sumber: tribun