GELORA.CO - LBH Ansor turun langsung ke Desa Wadas Kec. Bener Kab. Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Ketua PP GP Ansor, Luqman Hakim menuturkan pihak LBH dari hasil kunjungan menemukan sejumlah fakta hingga Jumat (11/2) lalu. Timnya juga bertemu dan melakukan wawancara terhadap beberapa warga yang pernah ditangkap polisi.
"Banyak warga yang masih trauma atas peristiwa pengepungan, penangkapan dan penahanan warga oleh aparat polisi," kata Luqman dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/2).
Dia menuturkan di lapangan masih terlihat polisi berjaga dengan senjata lengkap dan membawa anjing pelacak (K-9). Sementara itu listrik PLN masih padam.
"Sudah sejak hari Senin (7/2) listrik dimatikan oleh PLN," bebernya.
Sementara itu, sinyal seluler sulit diperoleh menyebabkan informasi dari Desa Wadas tidak mudah diakses. Desa Wadas masih terisolir.
"Sebagai tindak lanjut, LBH Ansor mendirikan Posko Advokasi LBH Ansor untuk Keadilan Warga Wadas. Posko ini berlokasi di Desa Wadas Kec. Bener Kab. Purworejo," ungkapnya.
Luqman yang juga kader NU yang mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah VI di DPR RI dari Fraksi PKB, meminta kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera merealisasikan komitmennya menarik seluruh pasukan polisi dari Desa Wadas dan sekitarnya. Dia menilai penarikan pasukan penting untuk mengurangi faktor traumatik.
"Penarikan pasukan ini penting untuk mengurangi faktor traumatik warga," ungkapnya.
Dia juga meminta kepada PLN agar segera menghidupkan kembali aliran listrik ke Desa Wadas sehingga warga dapat kembali berkegiatan dengan normal. Aksi sepihak PLN mematikan listrik di Desa Wadas sejak Senin (7/2) merupakan tindakan zalim dan melanggar UU Perlindungan Konsumen.
"Mengimbau kepada semua pihak yang peduli untuk ikut memberi pendampingan psikologis guna menghilangkan trauma warga Desa Wadas. Trauma tidak hanya dialami warga yang pernah ditangkap polisi, tetapi juga warga lainnya, termasuk anak-anak," bebernya.
Tidak hanya itu dia juga meminta kepada provider telekomunikasi seluler agar segera menormalkan kembali sinyal seluler di Desa Wadas. Dia menilai hal itu merupakan tindakan yang sewenang-wenang.
"Mematikan jaringan seluler di Desa Wadas merupakan tindakan sewenang-wenang, merugikan konsumen dan menghalangi warga mendapatkan keadilan," katanya.
Sumber: merdeka