GELORA.CO - Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menanggapi santai hasil Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menempatkannya di urutan teratas dalam daftar kepala daerah terkaya di Jawa Tengah (Jateng).
“Survei apa? Hooh ta? Aku ora ngerti survei-ne,” kata Gibran kepada wartawan seusai acara peresmian panel surya dan solar charging station di SDN 1 dan SDN 2 Kleco Solo, Jumat (11/2/2022).
Gibran mengatakan pada Januari 2022 lalu sudah merevisi laporan harta kekayaannya pada 2021.
Ada beberapa penambahan aset berupa tanah. Namun ada pula sedikit tambahan utang Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
“Wis [merevisi jumlah harta], Januari kemarin tak revisi, ada tambahan beberapa aset. Dilihat saja di LHKPN,” katanya.
“Tambah sithik [utangnya]. Itu kan nganu, KPR. Tiap tahun kan pasti berkurang. Tambah sithik,” tambah Gibran saat ditanya soal tambahan utang.
Sebagai informasi, Gibran menempati urutan teratas daftar kepala daerah terkaya di Jateng. Data tersebut berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per tanggal 5 Februari 2022.
Gibran menempati urutan teratas dengan total kekayaan lebih dari Rp25 miliar atau tepatnya Rp25.292.783.659. Harta kekayaan Gibran itu bahkan lebih banyak Rp10 miliar daripada kepala daerah di urutan kedua di Jateng yakni Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono.
Wali Kota Tegal berusia 40 tahun itu memiliki total kekayaan mencapai Rp15.271.644.802. Sementara di urutan ketiga ditempati Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji, dengan total kekayaan Rp14.102.122.354.
Bupati Klaten, Sri Mulyani, menjadi kepala daerah terkaya keempat di Jateng dengan total kekayaan Rp12.000.827.139. Sedangkan Bupati Wonogiri dua periode, Joko Sutopo, menempati urutan kelima dengan total kekayaan Rp8.252.745.522. Kendati demikian, daftar kepala daerah terkaya di Jateng ini belum final.
Dengan kata lain, daftar tersebut bisa berubah mengingat masih banyak kepala daerah yang belum melaporkan daftar kekayaan terbarunya kepada KPK.
Beberapa kepala daerah yang belum menyerahkan LHKPN terbaru ke KPK itu antara lain Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Bupati Karanganyar Juliyatmon, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati. Kemudian Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Wali Kota Salatiga Yuliyanto, hingga Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
Sumber: bisnis