GELORA.CO - Utusan Rusia dan Amerika Serikat (AS) berseteru di Dewan Keamanan (DK) PBB dalam rapat untuk membahas penambahan pasukan Rusia di perbatasannya dengan Ukraina. Mobilisasi tersebut diklaim utusan AS sebagai yang terbesar di Eropa dalam beberapa dekade. Utusan Rusia sontak menuduh AS mengobarkan histeria dan campur tangan yang tak dapat diterima dalam urusan Negeri Beruang Merah.
Dilansir dari BBC, Rusia telah menempatkan sekitar 100 ribu tentara, tank, artileri, dan rudal di dekat perbatasan Ukraina. Namun, menurut Duta Besar Rusia Vasily Nebenzya dalam rapat DK PBB pada Senin (31/1), tak ada bukti bahwa Rusia merencanakan aksi militer terhadap Ukraina. Ia juga menegaskan kalau penambahan pasukannya tak dikonfirmasi oleh PBB.
Nebenzya berdalih Rusia kerap mengerahkan pasukan di wilayahnya sendiri. Jadi, itu bukan urusan pemerintah AS.
"Yang meningkatkan ketegangan dan retorika serta memprovokasi eskalasi adalah pemerintah Biden sendiri. Ini bukan hanya campur tangan yang tak dapat diterima dalam urusan internal negara kami, melainkan juga upaya untuk menyesatkan masyarakat internasional tentang situasi sebenarnya di kawasan itu dan alasan ketegangan global saat ini," kecamnya.
Di sisi lain, Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield menegaskan bahwa AS mengedepankan solusi diplomatik. Namun, Negeri Paman Sam tak segan bertindak tegas jika Rusia menginvasi Ukraina. Thomas-Greenfield pun mengancam konsekuensinya akan mengerikan.
"Mobilisasi pasukan itu merupakan yang terbesar di Eropa dalam beberapa dekade. Sembari kita membahasnya, Rusia mengirim lebih banyak kekuatan dan senjata untuk bergabung dengan mereka," tudingnya.
Ia juga menuduh bahwa Rusia berencana meningkatkan pasukannya yang dikerahkan di negara tetangga Belarusia, di perbatasan utara Ukraina, menjadi 30 ribu personel.
Anggota keluarga pegawai pemerintah AS pun diperintahkan pada Senin (31/1) untuk pergi meninggalkan Belarusia. Alasannya, penumpukan militer Rusia tak lazim dan mengkhawatirkan. Perintah serupa sebelumnya diterbitkan untuk keluarga pegawai pemerintah AS di kedutaan besar AS di Kyiv, Ukraina.
Sementara itu, AS dan Inggris telah mengancam sanksi lebih lanjut jika Rusia menginvasi Ukraina. Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss mengaku sedang menyiapkan undang-undang (UU) yang menargetkan lebih banyak individu dan bisnis yang dekat dengan Kremlin. Seorang pejabat AS pun mengatakan sanksi Washington akan menyebabkan individu yang dekat dengan Kremlin terputus dari sistem keuangan internasional.
Namun, upaya diplomatik juga terus dilanjutkan. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken akan berunding dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Selasa (1/2).
AS mengaku telah menerima tanggapan tertulis dari Rusia atas proposal AS untuk mengurangi eskalasi krisis di Ukraina. Namun, beberapa jam kemudian, wakil menteri luar negeri Rusia membantah telah mengirim tanggapan. Menurut seorang sumber kepada kantor berita RIA, mereka masih mempersiapkan tanggapan tersebut.
Sementara itu, sejumlah pemimpin Eropa berkunjung ke Ukraina untuk rapat pada Selasa (1/2). Perdana Menteri Inggris Boris Johnson terbang ke Kyiv usai berjanji pada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk menemukan solusi diplomatik dengan Moskow dan menghindari pertumpahan darah lebih lanjut. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki dan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte juga menuju ibu kota Ukraina.
NATO punya 30 anggota, termasuk AS dan Inggris, serta Lituania, Latvia, dan Estonia, bekas republik Uni Soviet yang berbatasan dengan Rusia. Para anggota pun berjanji untuk saling membantu dalam hal serangan bersenjata.
Pemerintah Rusia lantas menganggap pasukan NATO di Eropa timur sebagai ancaman langsung terhadap keamanannya. Tak ayal, ia ingin Barat berjanji agar Ukraina tak akan pernah diterima bergabung dalam aliansi NATO. Namun, permintaan itu ditolak AS.
Presiden Rusia Vladimir Putin telah lama berargumen bahwa AS melanggar janji yang dibuatnya pada 1990 bahwa NATO tak akan memperluas lebih jauh ke timur. Namun, interpretasinya tentang apa yang dijanjikan itu berbeda.
Rusia sendiri mencaplok semenanjung Krimea di selatan Ukraina pada 2014. Negeri Beruang Merah juga mendukung pemberontak yang merebut sebagian besar wilayah Donbas timur tak lama kemudian. Sekitar 14 ribu orang tewas dalam pertempuran di sana.[akurat]