GELORA.CO - Tim Kantor Staf Presiden (KSP) turun langsung ke Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, Minggu (13/2/2022) untuk mencari tahu persoalan yang sebenarnya terjadi di Wadas hingga terjadi ketegangan pada beberapa waktu lalu. Nantinya, informasi tersebut akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Tim yang dikomandani Tenaga Ahli Utama KSP Joanes Joko ini menemui beberapa warga yang pro atau setuju atas pembangunan bendungan Bener. Tampak masih ada beberapa anggota Polisi dan TNI yang berjaga di sekitar desa.
"Kami ingin mendapatkan informasi secara menyeluruh seputar kronologi insiden pada Selasa (8 Februari 2022) lalu. Kami juga ingin mendengar bagaimana pendapat mereka soal pembangunan bendungan Bener. Bagi warga yang mendukung, pembangunan bendungan diyakini bisa memberikan banyak manfaat," kata Joko dikutip dari siaran persnya, Minggu.
Setelah itu, tim Kantor Staf Presiden berkunjung ke dukuh Prajan untuk bertemu warga yang menentang pembangunan Bendungan Bener. Adapun lokasi tersebut menjadi tempat penangkapan warga saat terjadi ketegangan akibat pengukuran bakal lokasi proyek Bendungan Bener di Desa Wadas.
Berdasarkan pantauan tim KSP, sudah tak terlihat lagi penjagaan dari aparat keamanan di lokasi tersebut. Selain itu, aktivitas warga pun terpantau sudah tampak biasa.
Warga Menangis
Tim KSP bersama beberapa warga dan perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta berbincang-bincang di serambi Masjid Hidayatul Islam. Joko pun mempersilakan masyarakat untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi di Desa Wadas.
"Kami datang ke sini siap untuk mendengarkan unek-unek warga, silakan ceritakan yang sebenarnya. Yang mau marah-marah, nggeh monggo (juga silakan)," ucap Joko.
Kemudian, warga satu per satu buka suara soal insiden penangkapan hingga alasan penolakan penambangan batu andesit dan pembangunan Bendungan Bener. Sesekali emosi warga tak terkontrol saat menceritakan kronologi peristiwa.
KSP Dorong Dialog
Joko menegaskan, ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dari verifikasi lapangan KSP terkait insiden di Desa Wadas. Salah satunya, terkait pelaksanaan operasi di lapangan oleh aparat keamanan yang perlu dievaluasi.
"Dan alasan penolakan warga yang didasarkan pada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya," ujarnya.
"KSP akan mendorong proses dialog intensif antara pemerintah dengan masyarakat desa Wadas, agar sumbatan komunikasi bisa terselesaikan," sambung Joko.
Sebelumnya, tim Kantor Staf Presiden juga menemui Kapolda dan Gubernur Jawa Tengah. Dalam pertemuan itu, tim KSP banyak mendapat informasi terkait prosedur pengamanan, insiden penangkapan warga, hingga duduk perkara pembangunan bendungan bener.
"Kami sudah dapat kepastian dari pak Kapolda, warga yang sebelumnya diamankan sudah dilepaskan kembali, mereka juga diberi bingkisan," ucap Joko.
Sumber: liputan6