GELORA.CO -Cara pemerintah memperlakukan angkatan kerja di Aceh dipertanyakan pengamat sosial dan politik dari Universitas Abulyatama, Usman Lamreung. Pemerintah, menurut Usman, seharusnya tidak sekadar menuntut angkatan kerja meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan menguasai teknologi.
“Di saat yang sama, Pemerintah Aceh dan pemerintah di seluruh kabupaten dan kota harus juga membuka lapangan kerja. Angkatan kerja di Aceh butuh pekerjaan, bukan khutbah,” ujar Usman Lamreung kepada Kantor Berita RMOLAceh, Rabu (5/1).
Usman mengatakan, seluruh kemampuan dan keterampilan angkatan kerja di Aceh tidak bakal memberikan manfaat jika tak tersedia lapangan kerja.
Seharusnya, lanjut Usman Lamreung, Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan seluruh kepala daerah yang akan segera berakhir masa jabatannya melakukan ini sejak mereka awal berkuasa.
Usman juga mengkritisi pernyataan Nova Iriansyah yang menyebut angkatan kerja memiliki banyak alternatif pekerjaan. Sementara tak satu pun sektor usaha produktif lahir di Aceh dari program Aceh Hebat.
Penghentian 10 ribu orang tenaga kontrak di Pemerintah Aceh pada 2023, terang Usman Lamreung, juga berpotensi memperparah krisis lapangan kerja di Aceh. Pemerintah Aceh beralasan mereka tidak mungkin diperpanjang karena dana otonomi khusus untuk Aceh berkurang. (RMOL)