GELORA.CO -Klaim Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bahwa para pengusaha menginginkan Pilpres 2024 diundur adalah pernyataan yang sesat. Pasalnya, dalam konstitusi UUD 1945 sudah ditegaskan mengenai masa jabatan presiden dibatasi lima tahun.
Begitu tegas anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/1).
"Pandangan (Menteri Bahlil) ini sangat menyesatkan. Pandangan ini menandakan bahwa dia tidak mengerti konstitusi Republik Indonesia," tegas orang dekat Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono itu.
Atas dasar itu, Syarief Hasan mengimbau kepada semua pihak termasuk Bahlil untuk tidak melontarkan pernyataan yang bisa menimbulkan kontroversi.
Menurutnya, seorang pejabat tinggi negara sudah seharusnya memahami konstitusi agar tidak merusak demokrasi di tanah air.
"Saya mengimbau, kita semua itu taat konstitusi, kita sebagai warga negara yang baik harus betul-betul loyal dan taat terhadap konstitusi. Kalau ada yang berpandangan di luar konstitusi berarti dia adalah merusak demokrasi," tutupnya. (RMOL)