OLEH: ILHAM BINTANG
YA, ampun! Terjadi lagi apa yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Atau semestinya dijaga tidak terjadi: saling silang orang-orang dalam Istana sendiri, di depan umum.
Temanya: soal biaya Ibukota Negara (IKN). Tampilannya: seperti adegan dalam penggalan-penggalan video TikTok yang menyajikan adegan sahut-sahutan Presiden Jokowi dengan menteri atau para pembantunya.
Dua pekan ini pertunjukan itu menjadi konsumsi publik, dan masuk kategori trending topic. Memang tak elok rasanya kita melihat komunikasi penyelenggara negara kok memicu kegaduhan begitu.
Anti Kegaduhan
Padahal, kita semua mahfum, Presiden Jokowi mendambakan koordinasi. Paling anti kegaduhan yang bersumber dari pembantunya sendiri. Kita ingat, periode pertama pemerintahannya, ada beberapa menteri kena tindak.
Dilengserkan lantaran dianggap sumber kegaduhan di tengah masyarakat. Sekarang yang terjadi justru kegaduhan itu pemicunya, maaf, oleh Presiden Jokowi sendiri.
Ini memang bukan kejadian pertama. Masih lekat dalam ingatan di awal tahun baru 2022 Presiden menyetop ekspor batu bara untuk masa satu bulan (1-31 Januari).
Argumentasi yang dikemukakan Presiden mulia sekali. Demi kepentingan rakyat. Tapi kebijakan itu hanya berlaku seminggu. Larangan ekspor ditentang oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Saya ternyata ada keliru dalam tulisan itu. Mengira hanya LBP satu-satunya "orang dalam "yang paling berani menentang Presiden di depan umum. Berkaitan dengan biaya pembangunan Ibu Kota Negara, sekurangnya ada tiga menteri melakukan hal sama. Yaitu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Ketiganya, orang "di dalam saku Jokowi sendiri". Loyalitasnya kepada Presiden tidak disangsikan lagi.
Sulit memang kita percaya tetapi faktanya begitu. Ihwal kegaduhan diawali pernyataan Presiden Jokowi soal biaya IKN yang disebutkan akan diambil dari dana Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dana PEN sesuai UU untuk atasi dampak pandemi Covid-19 di Tanah Air.
Pernyataan Presiden segera memantik kritik dari banyak pihak. Juru Bicara PKS Muhammad Kholid menilai, rencana tersebut menunjukkan pemerintah mementingkan agenda pemindahan ibu kota ketimbang pemulihan ekonomi rakyat yang terdampak pandemi Covid-19.
"Ini kebijakan yang salah prioritas dan sudah menabrak rasionalitas publik. Pemerintah tega sekali mengorbankan agenda prioritas pemulihan ekonomi masyarakat demi pindah ibukota," kata Kholid dalam siaran pers, Jumat (21/1).
Tapi kritik seperti itu biasa saja, apalagi dari partai oposisi PKS. Begitu juga dengan kritik para pengamat yang menuduh Jokowi mangkir. Dulu, kayanya tidak akan membebani APBN untuk membiayai IKN.
Itu juga boleh dianggap biasa saja di era demokrasi. Biasanya yang disuruh hadapi kritik itu cukup para pendengung. Paling tinggi Ustaz Mochtar Ngabalin, Tenaga Ahli KSP. Urusan beres. Tapi yang menarik dicatat, itu tad : Presiden disanggah oleh para pembantunya.
Investor Antre
Pembangunan IKN akan dibiayai oleh investor dan swasta. Memang pernah dijanjikan Presiden Jokowi dalam pidatonya pada bulan Mei 2019 mengenai IKN.
Ketika proses perampungan UU IKN dikebut oleh pemerintah dan parlemen, kita mahfum. Jokowi menyebut alasannya, karena investor sudah antre menunggu landasan hukum IKN tersebut.
Di luar dugaan, setelah UU IKN diketok, Presiden membuat pernyataan mengejutkan soal biaya IKN. Ayah Gibran dan Kaesang itu menyatakan untuk tahap awal pembangunan, IKN akan dibiayai oleh dana PEN. Dari sinilah video TikTok dimulai.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto langsung merespons. Ia mengatakan, sampai saat ini tidak ada pos dana untuk pembangunan IKN dalam anggaran PEN.
Dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (25/1), Airlangga menyatakan alokasi dana pembangunan IKN di tahap awal ada di Kementerian PUPR.
"Terkait anggaran IKN, adanya di Kementerian PUPR. Diperkirakan kalau fase pertama dibutuhkan dana Rp 45 Triliun. Namun, dana ini kan secara bertahap tergantung kebutuhan dan progres," ujar Airlangga.
Dana PEN memang ditangani oleh Menko Perekonomian Airlangga sejak awal.
Isi TikTok sebelum itu menampilkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Menteri menyatakan tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk membangun IKN. Saat ini kementeriannya masih menunggu perintah Presiden Jokowi dan juga anggaran dari Kementerian Keuangan.
"UU sudah disahkan tinggal nunggu perintah Presiden dan penyediaan anggarannya dari Kemenkeu," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Sabtu (22/1).
Bagaimana pula dengan TikTok yang dimainkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembangunan IKN tidak harus menggunakan dana PEN apabila dianggap melanggar UU 2/2020 yang menjadi dasar penyaluran dana PEN.
"Jadi kalaupun PEN tidak boleh dihubungkan dengan IKN, ya tidak apa-apa juga. PEN-nya tetap saja, nanti kita menggunakan pos di dalam Kementerian PUPR," kata Sri Mulyani.
Cukup?
Belum.
TikTok terbaru diperankan Ali Mochtar Ngabalin. Lakonnya lebih. Haqul yakin membua rakyat tambah bingung, kalau tak mau dikatakan frustrasi.
“Indonesia banyak uang (untuk pembangunan IKN),” kata Ngabalin di Batam, Senin (24/1).
Pernyataan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden menanggapi kritik dana PEN untuk penanganan Pandemi Covid-19 digunakan untuk proyek IKN.
Ngabalin mengatakan sumber anggaran pembangunan IKN sudah pasti menggunakan APBN.
Pernyataan itu mengembalikan ingatan pada pada silam, du masa pemerintahan Orde Baru. Ada serupa dia di satu kementerian. Tiap kali menteri bicara kontranya datang dari pembantunya, satu kementerian, yang serupa Ngabalin itu.
Saya tidak menyebut nama karena kadua pelakunya sudah wafat.
"Saya tahu persis!" Kata yang satu.
Yang lainnya, ketika dikonfirmasi, menjawan: "barangkali".
Ya, ampun, betapa jauh perjalananan yang sudah ditempuh untuk jarak yang begini dekat. Ternyata kita masih di level segini dalam bernegara.
(Penulis adalah wartawan senior.)