GELORA.CO - Struktur kepengurusan Pengurus Besar Nahdulatul Ulama (PBNU) jadi sorotan publik lantaran sejumlah kader partai politik (parpol) ikut dalam barisan yang dikepalai oleh Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya.
Adapun nama-nama tersebut di antaranya, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang merupakan Walikota Pasuruan, Waketum PBNU Nusron Wahid yang merupakan politikus Golkar, hingga Gubernur Jatim Khofifah Indra Parawansa. Selain itu, ada pula Wapres KH Ma’ruf Amin hingga kader PDIP Mardani Maming.
Menanggapi fenomena tersebut, pengamat organisasi masyarakat dari UIN Syarif Hidayatullah, Sukron Kamil menilai bahwa Gus Yahya tidak sepenuhnya bisa menepati janji.
Hal itu lantaran Gus Yahya masih tidak bisa melepas kepengurusan PBNU dari urusan-urusan politik. Mengingat sebelumnya, pada beberapa kesempatan, Gus Yahya sempat menyebut bahwa PBNU di bawah kepemimpinannya akan mengambil jarak dari politik praktis.
Oleh sebabnya Sukron menilai apabila Gus Yahya benar ingin menghindari politik, seharusnya pengurus PBNU tidak diisi oleh orang-orang yang terafiliasi dengan politik, termasuk para kader parpol.
“Sebenarnya ketika Gus Yahya menjanjikan ke depan PBNU di bawah nakhoda, dia akan mengurangi kecenderungan day to day politik, saya sebenarnya ragu dan ternyata ya janji-janji itu hemat saya tidak bisa dipenuhi sepenuhnya,” kata Sukron mengutip Kumparan pada Kamis, 13 Januari 2022.
“Paling tidak, meskipun sebagaimana yang kita bisa baca, yang penting, dia kira-kira tidak satu aliran politik masuk, tetapi ada banyak faksi-faksi politik,” sambungnya.
Sukron lantas menyebut bahwa janji yang dulu sempat diungkapkan Gus Yahya tidak bisa terealisasi sebagaimana yang dijumpai pada saat ini.
“Dulu kan janjinya tidak begitu sebenarnya bahwa ada dari Golkar Nusron Wahid, ada Wagub Jateng dari PDIP dan ada tentu saja ada wapres,” ujarnya.
Kepengurusan PBNU jadi legitimasi untuk mendapat jabatan
Terlebih berdasarkan analias Sukron, bagi kalangan tertentu, masuk dalam kepengurusan PBNU memang menjadi legitimasi untuk mendapat jabatan dan tujuan politik tertentu.
Sehingga tentunya jabatan kepengurusan PBNU ini pasti diincar oleh banyak pihak.
Sebab, menurut dia, dengan adanya restu PBNU, maka akan mempermudah seseorang mendapat jabatan, salah satunya jabatan di Kemenag yang mungkin mudah didapatkan.
“Ya hemat saya sebenarnya juga tidak mengejutkan. Pertama, saya kira PBNU ini hingga hari ini, saya kira ya bagi kalangan-kalangan tertentu alat bagi mobilitas vertikal atau legitimasi bagi kalangan tertentu untuk masuk untuk memperoleh jabatan politik tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung,” imbuhnya. [hops]