Warga Meninggal Usai Divaksin, Massa Rusak Kantor Bupati, Polsek, hingga Puskesmas di Manokwari

Warga Meninggal Usai Divaksin, Massa Rusak Kantor Bupati, Polsek, hingga Puskesmas di Manokwari

Gelora News
facebook twitter whatsapp

GELORA.CO - Ratusan orang merusak kantor bupati, polsek, dan puskesmas di Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat, Kamis (16/12/2021). Pemicunya, kabar kematian Kepala Kampung Dibera, Alpius Iba,  setelah divaksin Covid-19.

Setelah disuntik vaksin di pendopo bupati pada Selasa (14/12/2021), Alpius sempat menjalani perawatan intensif di Puskesmas Ransiki dan mengembuskan napas terakhir pada Kamis. Namun, hingga kini belum dipastikan apakah penyebab kematian Alpius akibat vaksin Covid-19 atau bukan.

Kabar itu lantas memicu amuk warga pada Kamis sekitar pukul 10.00 WIT. Massa merusak kaca, meja, dan kursi di pendopo Kantor Bupati Manokwari Selatan. Kaca dan sejumlah kendaraan bermotor di Kepolisian Sektor Ransiki dan puskesmas setempat juga ikut dirusak.



Sebelumnya, sempat terjadi perusakan Rumah Sakit Umum Kaimana pada 7 Desember 2021. Ada warga yang menuding keluarganya meninggal karena vaksin Covid-19. Padahal, korban sudah berada di rumah beberapa hari kemudian setelah vaksinasi.

”Keluarga mengklaim Alpius meninggal karena vaksin Covid-19. Padahal, belum ada hasil otopsi yang menunjukkan dia meninggal akibat divaksin,” tutur Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat Komisaris Besar Adam Erwindi, Kamis.



Adam mengatakan, massa menuntut ganti rugi kepada pemda senilai Rp 2,5 miliar. Namun, setelah mediasi bersama polres dan tokoh adat, Bupati Manokwari Selatan Markus Waran menyerahkan uang duka Rp 300 juta bagi keluarga almarhum.

Pada Kamis sore, situasi keamanan di Ransiki, ibu kota Manokwari Selatan, sudah kondusif. Massa telah membuka blokade di ruas Jalan Trans-Papua Manokwari-Bintuni di Kampung Sabri.

Ke depan, ia  mengimbau warga menyerahkan masalah ini kepada pihak kepolisian dan Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (KIPI). ”Warga jangan mudah terprovokasi, tapi turut berperan menjaga Manokwari Selatan tetap kondusif,” imbau Adam.



Massa memblokade Jalan Trans-Papua di Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Kamis (16/12/2021). Aksi ini dipicu adanya tuduhan seorang warga bernama Alpius Iba meninggal  setelah menerima vaksin Covid-19.

Sekretaris Daerah Manokwari Selatan Hengky Tewu mengatakan, perlu penyelidikan intensif terkait kasus ini. Harus dipastikan penyebab kematian dipicu vaksin Covid-19 atau bukan.

”Kami terus berupaya membangun komunikasi untuk menenangkan massa dan agar situasi kembali kondusif,” kata Hengky.

Ia menuturkan, pemerintah sudah berulang kali menyosialisasikan dan memberikan bantuan bahan makanan pokok agar warga mau divaksin. Namun, imbauan itu belum efektif. Hingga akhirnya Pemkab Manokwari Selatan mewajibkan pegawai negeri sipil, tenaga honorer, dan kepala kampung wajib mengikuti vaksinasi.

Vaksinator menyuntikkan dosis kedua vaksin Covid-19 kepada warga di Puskesmas Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Manokwari, Papua Barat, Selasa (20/4/2021). Vaksinasi Covid-19 tersebut diberikan kepada warga lanjut usia (lansia) dan para pekerja pelayanan publik. 

”Pegawai yang belum divaksin tidak akan mendapat tunjangan dan tenaga honorer tidak diperpanjang kontraknya. Sementara bagi kepala kampung yang belum divaksin tidak akan mendapatkan gaji dari pemerintah,” tutur Hengky.

Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Otto Parorongan mengakui masih terdapat penolakan vaksinasi Covid-19 di sejumlah daerah. Manokwari Selatan termasuk salah satu daerah dengan cakupan vaksinasi Covid-19 rendah.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, capaian vaksinasi Covid-19 Provinsi Papua Barat hingga Kamis ini untuk dosis pertama mencapai 392.997 orang atau 49,3 persen dari sasaran 797.402. Sementara cakupan vaksinasi untuk dosis kedua mencapai 233.163 orang atau 29,2 persen.

Rentan membuat vaksinasi tersendat, Otto akan berkoordinasi dengan tim KIPI setempat untuk menyelidiki masalah tewasnya warga setelah vaksinasi. Dia berharap hal ini tidak terjadi lagi karena perusakan mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat. [kompas]
BERIKUTNYA
SEBELUMNYA
Ikuti kami di Google Berita