GELORA.CO - Akademisi politik TB. Massa Djafar mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan bagaimana publik melihat latar belakang sang Kepala Negara.
Menurut Massa, latar belakang Presiden Jokowi sebagai Nasionalis dan berasal dari sipil kerap dipuji sebagai salah satu kemajuan berpolitik di Indonesia.
Namun, hal tersebut tak berarti jika sistem pemerintahan Tanah Air akan ikut diubah.
“Percuma jika presiden sudah dari sipil, tetapi pemerintahan masih seperti saat Orde Baru,” ujarnya kepada GenPI.co, Minggu (27/12).
Massa mengatakan bahwa pemerintahan Indonesia saat ini bergerak demi kepentingan sekelompok orang.
Oleh karena itu, Massa meminta seluruh pihak untuk tak melihat kepemimpinan dan pemerintahan di Indonesia secara simbolik dan formalitas saja.
“Ini bukan lagi masalah sipil-militer, Islam-Nasionalis, atau masalah etnis. Ini masalah apakah simbol itu bisa membuka ruang akomodasi dan menguatkan kapasitas politik para pejabat negara,” katanya.
Lebih lanjut, Massa menilai ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan Indonesia masih sangat tinggi.
Pasalnya, masyarakat masih mengejar cita-cita Reformasi dalam menjadikan Indonesia menjadi negara demokrasi yang seutuhnya.
“Buah reformasi ini masih terus ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Selama 20 tahun ini masyarakat masih menunggu hasil dari Reformasi akan seperti apa,” paparnya.
Sayangnya, banyak masyarakat yang ternyata tak puas dengan kondisi politik hari ini usai menunggu selama 20 tahun.
“Walaupun banyak dinamika yang terkesan angin lalu, tetapi siapa sangka hari ini ada gugatan dari masyarakat terhadap presidential threshold 20 persen yang dianggap bisa menyederhanakan demokrasi Indonesia,” tuturnya. (genpi)