GELORA.CO -Suasana memanas menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU). Manuver demi manuver dari Ketua PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mendapatkan sindiran.
"Sebagai tokoh NU sekaligus pengurus PBNU, Saiful mestinya paham aturan organisasi. Ini menjadi preseden buruk bagi pengurus NU lainnya baik di tingkat wilayah maupun cabang. Aneh sekali jika ada pengurus tapi senangnya bikin gaduh, bikin organisasinya sendiri kehilangan marwah," ucap Wakil Katib Syuriyah PWNU DKI Jakarta Muzakki Kholis atau Gus Kholis kepada wartawan, Minggu (5/12/2021).
Hal itu disampaikan Gus Kholis menanggapi Gus Ipul yang menyebut surat ajakan rapat gabungan yang dikirimkan Ketua Umum PBNU tidak sah. Gus Kholis meminta Gus Ipul tidak membuat gaduh situasi.
"Ketua Umum PBNU itu mandataris Muktamar, secara spesifik terkait surat menyurat di AD/ART NU juga disebutkan bahwa Ketua Umum bersama Sekretaris Jenderal dapat menandatangani undangan yang bersifat internal, namun jika itu menyangkut sebuah keputusan maka harus menyertakan Rais Aam dan Katib Aam PBNU," kata Gus Kholis.
"Saya meyakini, Ipul ini nggak paham organisasi dan jangan-jangan belum pernah ikut Madrasah Kader NU atau MKNU? Coba ditanya itu Saiful, sampaikan juga, Muktamar itu bukan Pilpres, bukan Pilkada, jadi jangan bikin gaduh," imbuhnya.
Sebelumnya Gus Ipul menanggapi surat undangan rapat gabungan dari Ketua Umum PBNU kepada Rais Aam, untuk bersama-sama menggelar rapat harian syuriyah dan tanfidziyah PBNU, termasuk membahas jadwal penyelenggaraan Muktamar ke-34 NU di Lampung. Rapat harian syuriyah dan harian tanfidziyah itu diusulkan digelar pada Selasa (7/12).
Menurut Gus Ipul, undangan itu juga janggal karena dibarengi narasi dari Sekjen PBNU yang lantas di-broadcast lewat WhatsApp group. Undangan itu, disebut Gus Ipul, terlambat.
"Selain tak sah, undangan ini juga sudah sangat terlambat. Waktunya sangat mepet. Dua minggu lalu sudah diajak rapat resmi Ketum dan Sekjen hanya datang sehari dan hari berikutnya malah ndak datang dengan alasan tak jelas," ujar Gus Ipul.
Sekadar diketahui, rapat resmi gabungan Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum, dan Sekjen PBNU sebenarnya sudah digelar pada Rabu (24/11). Saat itu Rais Aam, Katib Aam, Ketum, dan Sekjen duduk bersama namun tidak berhasil menyepakati tanggal Muktamar.
Rapat kemudian disepakati untuk dilanjutkan pada Kamis (25/11). Namun hanya Rais Aam dan Katib Aam yang hadir dan datang tepat waktu. Tapi Ketum dan Sekjen PBNU tidak datang.
Karena Ketua Umum dan Sekjen PBNU tidak datang, Rais Aam KH Miftachul Ahyar pada Jumat (26/11) mengeluarkan surat perintah untuk menggelar Muktamar pada 17 Desember 2021.
Pria yang juga Wali Kota Pasuruan ini mengatakan, selain sudah terlambat, rapat gabungan yang diusulkan digelar pada Selasa (7/12) itu tidak akan bisa mengambil keputusan jika Rais Aam tidak hadir. Apalagi kepastian kapan Muktamar sebenarnya sudah diputuskan oleh Rais Aam dengan mengeluarkan perintah Muktamar pada 17 Desember 2021.
"Muktamar 17 Desember 2021 juga mempertimbangkan karena amanat Konferensi Besar kepengurusan PBNU akan berakhir pada 25 Desember 2021 sehingga memundurkan Muktamar setelah 25 Desember adalah inkonstitusional," terang Gus Ipul.
Selain itu, kata Gus Ipul, memundurkan Muktamar 2021 juga tidak bisa dipastikan karena pandemi COVID-19 belum tentu akan lebih baik pada Januari 2022.(detik)