GELORA.CO -Pemerintah dinilai tidak adil setelah melakukan pembubaran massa reuni 212 yang menggelar aksi di simpang empat Jalan MH Thamrin atau di dekat Kementerian Agama, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (2/11).
Pasalnya, aksi serupa yang mengundang massa lebih banyak seperti demonstrasi buruh beberapa waktu lalu masih diperbolehkan.
“Demo buruh boleh. Tetapi kenapa reuni dilarang. Kalau alasannya massa kan sama saja. Demo juga mengundang massa banyak,” kata salah seorang Alumni 212 Sumsel, Umar Said saat berbincang dengan RMOLSumsel, Kamis (2/12).
Menurutnya, kehadiran massa 212 dari berbagai daerah di Indonesia juga memberikan dampak ekonomi. Mulai dari transportasi atau penerbangan yang penuh, hotel serta penginapan yang terisi serta pedagang UMKM yang dagangannya laku terjual.
“Padahal kita reuni ini banyak pihak yang diuntungkan hotel penuh, pedagang laku, media dapat berita. Sekarang kenapa harus dilarang-larang,” ucapnya.
Pria yang menjabat Ketua Forum Umat Islam (FUI) Sumsel ini menerangkan, alumni 212 Sumsel sejak awal memilih untuk tidak hadir. Sebab, pihaknya sudah tahu jika pertemuan akbar tersebut bakal dibubarkan karena tidak mendapat izin.
“Tidak ada alumni 212 Sumsel yang ikut reuni 212 ke Jakarta,” terangnya.
Dengan sikap pemerintah ini dia berhadap kedepan pemerintah harus adil kepada semua orang. Apalagi dia menilai reuni 212 yang dilakukan selama ini di Jakarta selalu berjalan aman dan damai.(RMOL)