GELORA.CO - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyinggung seorang mantan pejabat yang mempersoalkan perbedaan perlakuan karantina Covid-19 antara pejabat dengan warga biasa. Menurutnya tidak bijaksana apabila ada pejabat yang mengatakan hal tersebut.
"Jangan dibentrokkan, diadu-adukan antara para pejabat pemerintah, antara orang berada dengan rakyat biasa. Saya kira itu tidak arif kalau ada mantan pejabat yang bicara seperti itu," kata Luhut dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Kemenko Marves, Senin (27/12/2021).
Luhut menuturkan, apa yang diterapkan pemerintah tersebut sudah berdasarkan masukkan dari berbagai pakar. Ia menyebut kalau kebijakan karantina seperti itu bukan atas dasar kemauan pemerintah sendiri.
"Tidak ada yang kita ngarang sendiri, tidak ada yang kita mau sendiri," katanya.
Lagipula, kata dia, kebijakan soal perjalanan selama pandemi Covid-19 yang memunculkan diskresi terhadap pejabat itu bukan hanya terjadi di Indonesia melainkan juga di dunia.
Hal tersebut disebabkan adanya bentrokkan antara kebijakan dengan tugas dari pejabat tersebut.
Kendati demikian, Luhut memastikan kalau pengawasan ketat tetap dijalankan bagi para pejabat yang menjalankan karantina Covid-19.
"Apapun mengenai perjalanan ada diskresi kepada eselon 1 dan seterusnya itu diberikan juga berlaku universal bukan hanya di Indonesia. Kenapa? Karena mekanisme dan bernegara itu harus tetap jalan Tapi tentu dengan pengawasan ketat," tuturnya.
Luhut tidak menyebut nama mantan pejabat yang dimaksud. Akan tetapi, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sempat mencecar Luhut dengan pertanyaan bertubi-tubi seputar kebijakan karantina.
Baca Juga:
Kasus Omicron Indonesia Terus Bertambah, Luhut: Liburannya Di Dalam Negeri Saja
Hal itu disampaikan Susi sebagai tanggapan terhadap pernyataan Luhut yang menyebut bahwa ada banyak orang berduit yang minta karantina gratis.
Lewat sebuah cuitan di akun Twitternya, Susi mempertanyakan mengapa hanya pejabat yang diperbolehkan karantina di rumah pribadi.
Ia juga mempertanyakan mengapa masyarakat tak boleh berhemat dengan memilih karantina gratis.
"Mohon pencerahan, kenapa pejabat dan orang penting boleh karantina di rumah sendiri?? Kenapa masyarakat tidak boleh karantina di rumah sendiri??" tulis Susi dalam cuitannya seperti dikutip Suara.com, Selasa (21/12/2021).
"Kenapa yang boleh berhemat atau jadi pelit cuma pejabat /vip?? Kenapa masyarakat tidak boleh berhemat/ pelit ??kenapa cara karantina berbeda" cecar Susi.
Lebih lanjut, Susi menyoroti adanya perbedaan pelaksanaan karantina antara pejabat dan masyarakat. Ia juga menilai wajar jika masyarakat mau karantina gratis.
"Kenapa perbedaan itu ada karena yang sini pejabat dan sono masyarakat, seingat saya virusnya sama," ujar Susi dalam cuitannya yang lain.
"Mayarakat mau gratis wajar, pejabatnya juga boleh gratis di rumah sendiri, jadi ingat pesawat harus PCR, mobil tidak. sekarang orang tua sudah vaksin antigen cukup anak-anak belum vaksin, PCR," lanjut Susi. [suara]