GELORA.CO - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango turut angkat bicara terkait pernyataan Ketua KPK Filri Bahuri yang mendukung ambang batas atau presidential threshold 0 persen dalam pencalonan presiden dan wakil presiden yang kini menjadi perdebatan publik.
Sejumlah politisi pun ramai mengomentari pernyataan Firli Bahuri, baik, yang mendukung maupun ada pihak yang tidak mendukung soal ambang batas 0 persen itu. Terkait hal itu, Nawawi menganggap ucapan Firli soal itu hanya sebatas pernyataan pribadi, bukan dalam konteks mewakili KPK.
"Omongan pak Firli itu merupakan pendapat atau argumen yang bersangkutan pribadi, bukan merupakan hasil kajian kelembagaan @kpk," kata Nawawi saat dikonfirmasi, Rabu (15/12/2021).
Sebagai warga negara, kata Nawawi, tentunya tetap menghormati cara pandang Firli Bahuri dalam menyampaikan pendapat secara pribadi.
"Kita menghormati cara pandang pribadi tersebut sebagai bagian hak berpendapat setiap warga negara," ucap Nawawi.
"Bagi saya sendiri, mungkin yang lebih 'pas' ditelaah dan bersinggungan dengan isu pemberantasan korupsi yang memang menjadi tupoksi @kpk, bukan soal 'presidential threshold', tapi kepada sistem penyelenggaraan pemilu," tambahnya.
Menurut Nawawi, lembaga antirasuah memang sepatutnya lebih fokus bagaimana melakukan kajian jelang pemilu Pilkada,Pilpres maupun pemilihan legislatif terkait potensi korupsi diranah tersebut.
Hal ini, kata Nawawi, nantinya dapat direkomendasikan kepada Pmerintah Maupun DPR RI.
"Materi yang ini yang mungkin @kpk bisa ikut berperan melakukan kajian-kajian dan selanjutnya merekomendasikan kajian tersebut kepada Pemerintah dan DPR."
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim sebelumnya, mengaku setuju dan mendukung ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold (PT) ditiadakan atau 0 persen. Menurutnya, hal itu perlu didukung, jika alasanya untuk menekan biaya politik.
Hal itu dikatakan Luqman menanggapi pernyataa Firli Bahuri yang berharap agar PT bisa 0 persen untuk mencegah tindak pidana korupsi.
"Kalau saya prinsipnya setuju itu dengan pemikirannya Pak Ketua KPK, upaya-upaya untuk mengurangi faktor yang menyebabkan biaya politik di dalam pemilihan, itu pantas didukung," kata Luqman kepada wartawan, Senin (13/12/2021).
Luqman mengakui, memang dewasa ini pemilu, baik di tingkat nasional hingga daerah terkesan hanya transaksional. Menurutnya, hal itu harus dikurangi atau diminimalisasi. (detik)