GELORA.CO -Ambang batas pencalonan Presiden atau Presidential Threshold (Preshold) 20 persen dinilai sudah cukup efektif dan representatif untuk demokrasi di Tanah Air.
Adapun, mengenai kekhawatiran Preshold 20 persen berpotensi muncul calon presiden dan calon wakil presiden monoton (itu-itu lagi), itu sepenuhnya menjadi tugas partai politik untuk melakukan kaderisasi yang baik.
Ini antara lain untuk mendapatkan kepercayaan rakyat dengan turun ke bawah.
Begitu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi desakan publik agar ambang batas pencalonan presiden dihapus hingga nol persen.
“Jadi kontestasi yang liberal itu tidak linier dengan kualitas kepemimpinan. Sebab kualitas kepemimpinan itu ditentukan oleh proses kaderisasi secara sistemik,” kata Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (22/12).
Bagi PDIP, kata Hasto, Pemilu adalah ajang menyampaikan seluruh konsepsi tentang jalannya pemerintahan negara kepada rakyat. Tidak ditentukan oleh banyak sedikitnya calon.
Sehingga, menurut anak buah Megawati Soekarnoputri ini, bukan dengan menurunkan syarat ambang batas pencalonan presiden, melainkan untuk memastikan parpol bergerak ke rakyat agar mendapatkan kepercayaan.
“Cara untuk mendapatkan dukungan lebih dari 20 persen, hanya bisa kalau melakukan kerja kerja kerakyatan, turun ke tengah-tengah rakyat. Bukan dengan cara mengubah undang undang,” pungkasnya.(RMOL)