GELORA.CO - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Prof Rochmat Wahab menyayangkan aksi penggagalan reuni 212 hari ini oleh aparat. Menurut dia, sejatinya negara dan aparat melindungi kebebasan rakyat untuk berkumpul.
Sebab hal itu tertuang di dalam undang-undang. “Malah mereka dilarang berkumpul dan diancam dipindakakan, ini menarik. Kecuali di antara peserta ada yang bikin kerusuhan baru itu boleh dilakukan. Jadi sifat aturan seharunya kondisional. Jika ada pelanggaran atau kerusuhan, maka baru mereka diminta tanggung jawab,” kata Rochmat Wahab di saluran Youtube Refly Harun, dikutip Kamis 2 Desember 2021.
Menurut Rochmat Wahab, di era demokrasi seperti sekarang ini reuni 212 seharusnya dilindungi. Apalagi, kegiatan ini merupakan aktivitas positif yang bisa membuat harum nama bangsa, dan menunjukkan bahwa umat Islam di RI kompak dan guyub.
“Katanya kita ingin komit apa yang pernah kita sepakati, dan reformasi itu strating poinnya. Seharusnya demokrasi bisa diwujudkan secara ril, bukan hanya konsep, kebijakan, tapi in action, sejalan dengan kebebasan demokrasi, kebebasan berpendapat, dan menyampaikan sesuatu. Itu semua sangat dilindungi UU.”
Dia lantas kembali menyesalkan mengapa reuni 212 hari ini malah digagalkan. Padahal jika didasarkan pada penilaian keamanan, secara historis tak bisa diabaikan.
Sebab sejak aksi 212 pertama kali digelar dan melibatkan 10 juta orang, para peserta aksi sangat santun. Dan jauh dari upaya merusak. Dari puluhan juta orang itu, juga dinilai tak terjadi apa-apa.
Bahkan hingga sampah, tak terjadi. “Justru itu yang menggemparkan dunia, tak pernah diduga kejadian sangat fenomenal, ternyata orang bisa kumpul banyak tetapi tak terjadi konflik.”
Namun sayang, reuni 212 kini digagalkan. Dia berharap semua kondisi akan segera pulih dan normal. Sebab dengan begitu, reuni 212 tahun mendatang akan semakin megah dan meriah lengkap dengan konsep festival yang diidamkan.
“Pada suatu saat, kalau sudah normal, bisa kita bikin 20 juta. Di 2016 saja bisa 10 juta,” katanya.
Rohmat Wahab juga meminta agar Pemerintah tak alergi dengan reuni 212. Sebab pada dasarnya pemerintah seharusnya melayani ketika rakyat butuh dilayani. [hops]