GELORA.CO -Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) diminta melakukan audit menyeluruh atas proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Hal ini menyusul adanya pembongkaran tiang pancang proyek KCJB yang sempat viral di media sosial Twitter pada Rabu kemarin (8/12).
Sebab, proyek KCJB menelan anggaran negara yang tidak sedikit. Setidaknya terjadi pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar 3,8 miliar dolar AS sampai dengan 4,9 miliar dolar AS atau setara Rp 54 triliun sampai Rp 69 triliun.
"Lakukan audit sebelum mengalami kerugian dan persoalan lebih jauh," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis (9/12).
Menurutnya, klarifikasi pihak PT Kereta Cepat Indo-China (KCIC) yang menyebut bahwa pembongkaran dilakukan lantaran tiang pancang atau pier yang dipasang tidak sesuai koordinat semakin membuktikan bahwa pembangunan tanpa perencanaan yang baik.
"Ada kesan menihilkan kajian yang presisi, ini akan semakin menurunkan kepercayaan publik pada proyek KCIC yang memang sejauh ini banyak kritik," kata Dedi.
Di samping itu, pengamat politik dari Universitas Telkom ini menyebut adanya pembongkaran tiang pancang proyek KCJB itu juga semakin menunjukkan bahwa klaim kinerja Presiden Joko Widodo tidak efisien.
"Kejadian ini menegaskan jika klaim kerja kerja kerja yang digaungkan Presiden Joko Widodo tidak terbukti efisien. Justru mengganggu ritme pembangunan yang seharusnya tepat," tandasnya.(RMOL)