GELORA.CO -Peluang PDI Perjuangan mengambil alih posisi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terbuka lebar. Sementara sosok yang paling tepat untuk menempati posisi itu adalah Tri Rismaharini yang kini menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos).
Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, posisi Tito Karnavian sebagai Mendagri saat ini sedang terancam akan ditukar posisi oleh kader dari PDIP menjelang Pemilu 2024.
“Apalagi hal tersebut muncul pada saat momentumnya pas, yakni pada saat adanya rencana pilkada diundur, sehingga berimbas kepada mesti diangkatnya Plt Kepala Daerah di tingkatan provinsi dan kabupaten/kota," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (6/12).
Katanya, kedudukan Mendagri sangat strategis untuk menentukan Plt Kepala Daerah yang sesuai bahkan membawa misi yang diinginkan tidak hanya oleh pemerintah, akan tetapi juga oleh partai politik (parpol) tertentu.
Kondisi demikian berpengaruh terhadap dinamika politik yang ada. Di mana posisi kepala daerah tidak ditentukan oleh pilkada, akan tetapi hanya melalui proses penunjukan langsung oleh Mendagri.
“Untuk itulah diperlukan Mendagri yang loyal dan patuh terhadap arahan pemerintah juga parpol yang berkepentingan," jelas Saiful.
Demi memenuhi kepentingan di Pemilu 2024 mendatang, bukan tidak mungkin posisi Tito akan diganti dengan kader-kader PDIP seperti Risma maupun Tjahjanto Kumolo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (Menpan RB).
Menurut Saiful Anam, Risma merupakan sosok yang harus jadi pilihan. Sebab, dia merasa kurang pas jika Risma mengurus hal-hal yang berhubungan sosial kemasyarakatan.
“Bisa jadi yang bersangkutan kurang enjoy dan terlalu jenuh mengurusi hal yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan, sehingga sangat pas apabila jabatan tersebut dirotasi atau dibarter dengan posisi Tito saat ini, di mana Tito diposisikan sebagai Mensos dan Risma sebagai Mendagri," terang Saiful.
Posisi Mensos dianggap sangat cocok untuk Tito sebagai mantan Kapolri yang memiliki jaringan sampai tingkat Polres bahkan Polsek.
"Begitu juga Risma bebannya akan makin berkurang tidak lagi mengurus bantuan sosial yang sangat begitu rumitnya," pungkas Saiful. (RMOL)