Pemerintah Buka Pintu Masuk Pekerja Migran di Juanda

Pemerintah Buka Pintu Masuk Pekerja Migran di Juanda

Gelora Media
facebook twitter whatsapp



GELORA.CO - Pelaku perjalanan internasional terus menambah angka konfirmasi positif Covid-19 varian Omicron. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat, kemarin (26/12) ada tambahan 27 kasus.

Dengan demikian, total kasus terkonfirmasi Omicron di Indonesia sudah 46 kasus sejak pertama dilaporkan pada 16 Desember.

Kasus Omicron tersebut terdeteksi saat para pelaku perjalanan internasional tiba di Indonesia dan menjalani karantina 10 hari.

Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmidzi menyebutkan, sebagian besar kasus Omicron berasal dari para pelaku perjalanan internasional. Temuan didapatkan dari hasil pemeriksaan genome sequencing oleh Badan Litbangkes. ”Saat ini sebagian besar telah menjalani karantina di Wisma Atlet dan sebagian lagi di RSPI Sulianti Saroso,” kata Nadia.

Lantaran mayoritas terdeteksi dari pelaku perjalanan internasional atau imported case, lanjut Nadia, pihaknya terus mengingatkan pengetatan di pintu-pintu masuk negara. Baik itu darat, laut, maupun udara. Dia mengimbau masyarakat untuk menunda perjalanan ke luar negeri guna mencegah semakin meluasnya persebaran varian Omicron.

Sementara itu, dalam kunjungan kerja ke Jawa Timur kemarin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengecek kesiapan Bandara Juanda sebagai tempat kedatangan pekerja migran Indonesia. Begitu pula lokasi karantina bagi mereka.

Rencananya, penerbangan internasional khusus PMI di Bandara Juanda akan dibuka kembali. Itu dilakukan untuk mencegah kepadatan penumpang kedatangan internasional di Bandara Soekarno-Hatta.

Di Bandara Soekarno-Hatta, kedatangan internasional per hari mencapai 3.000 sampai 4.000 penumpang. ”Kami sudah melakukan koordinasi dengan Pangdam, Kapolda, Sekda, dan unsur terkait lainnya. Kami akan menyiapkan di Juanda ini seperti apa yang dilakukan di Bandara Soetta,’’ ucap Budi. Bandara Juanda dipilih karena 30 persen PMI berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan NTB.

Terpisah, Satgas Covid-19 Jatim menyebut, saat ini prosedur pencegahan maupun penanganan untuk membuka kembali penerbangan internasional di Bandara Juanda sudah siap diterapkan. Tinggal pemenuhan sejumlah perangkat. ”Sudah disiapkan prosedurnya. Tinggal menerapkan di lapangan,’’ kata Juru Bicara Satgas Covid-19 Jatim dr Makhyan Jibril.

Prosedur itu meliputi pemeriksaan semua orang yang berpotensi terpapar Covid-19, terutama varian baru Omicron. ”Satgas mengambil sampel untuk diperiksa jenis varian virusnya. Pola ini sudah diterapkan, tinggal nanti dioperasikan di Bandara Internasional Juanda,’’ jelas dokter Jibril.

Persiapan lain yang dibutuhkan adalah ruang karantina. Sesuai prosedur, warga yang memiliki riwayat perjalanan luar negeri harus menjalani karantina. ”Penyediaan ruang karantina merupakan kewenangan lembaga lain. Satgas Covid-19 hanya mendukung pelaksanaan itu,” katanya.

Secara teknis, kata Jibril, pihaknya sudah siap jika Juanda kembali ditetapkan sebagai bandara internasional, termasuk selama situasi pandemi. Sebab, pada awal tahun lalu, cukup banyak pekerja migran Indonesia (PMI) yang kembali ke Indonesia lewat bandara tersebut.

Justru saat ini yang terpenting adalah kepatuhan masyarakat, terutama para penumpang yang baru tiba. ”Sebab, banyak penumpang dari luar negeri yang enggan menjalani prosedur itu,” katanya.

Selain meninjau persiapan Bandara Juanda, dalam rangkaian kunkernya, Budi juga mengunjungi Terminal Purabaya, Pelabuhan Ketapang, dan Bandara Blimbingsari. Dia ingin memastikan implementasi pengetatan protokol kesehatan selama libur Natal dan tahun baru (Nataru).

Kemenhub mengapresiasi seluruh unsur terkait yang telah menyiapkan pos pelayanan vaksinasi dan tes antigen di Terminal Tipe A Purabaya. Begitu juga pos serupa di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang. ”Penanganan mobilitas dan prokes di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang bisa menjadi contoh yang baik bagi daerah lainnya,’’ katanya.

Budi menambahkan, pengelolaan prokes di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang sangat menentukan pergerakan ke Jawa dan Bali. Menhub mengungkapkan, selama tiga bulan terakhir tidak ada penumpang yang dinyatakan positif di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang.

Di bagian lain, Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta agar pemerintah mempunyai strategi yang jitu untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 setelah libur Nataru. Seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan juga diharapkan belajar dari pengalaman tahun lalu. Momen libur panjang, termasuk akhir tahun, berdampak pada lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah daerah.

Masyarakat harus tetap waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. ”Serta sedapat mungkin mengurangi mobilitas saat Natal dan tahun baru,’’ kata dia.

Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, kata Bamsoet (sapaan akrab Bambang Soesatyo), bisa mengoptimalkan kewaspadaan mobilitas dengan mendirikan posko-posko serta tempat-tempat isolasi terpusat di wilayah tujuan mudik dan wilayah tujuan balik. Juga, memperketat pemeriksaan dan pendataan pemudik di wilayah masing-masing.

”Mengingat, tidak adanya penyekatan arus lalu lintas selama libur Nataru menyebabkan banyaknya masyarakat yang melakukan aktivitas mudik,’’ paparnya.

Selanjutnya, pemerintah daerah perlu inspeksi kesiapan daerah, khususnya tempat-tempat wisata, termasuk hotel. Apakah kebijakan atau aturan yang ketat bagi para wisatawan telah diterapkan. Mulai kewajiban vaksinasi dua dosis, hasil tes negatif Covid-19, hingga mengintegrasikan aplikasi PeduliLindungi.

Kebijakan pengetatan selama periode Nataru, lanjut dia, diharapkan efektif untuk menghindarkan dari transmisi lokal hingga lonjakan kasus. ”Data menunjukkan bahwa Indonesia belum pernah berhasil melewati periode libur panjang tanpa mengalami kenaikan kasus,’’ tegas wakil ketua umum Partai Golkar itu.



E-Tilang Mobile

Korlantas Polri mengoperasikan e-tilang mobile atau ETLE (electronic traffic law enforcement) mobile untuk mendukung pengawasan lalu lintas selama libur Nataru. E-tilang mobile ini merupakan pengembangan dari e-tilang statis (posisi tetap).

Plt Kabagops Korlantas Kombespol Dodi Darjanto menjelaskan, tilang elektronik bergerak itu terpasang di mobil polisi lalu lintas yang berkeliling memantau kondisi jalanan. Tilang elektronik dilengkapi dengan artificial intelligence (AI) yang mampu merekam gambar pelat nomor mobil sekaligus wajah pengendaranya. ”Tentu saja yang direkam merupakan pengendara yang melakukan pelanggaran,” ujarnya dalam keterangan tertulis Korlantas.

Saat ini Korlantas memiliki 12 e-tilang mobile yang pergerakannya telah diatur. Yakni di jalan tol Jakarta–Merak, tol dalam kota, tol Cikampek, tol Cipularang, tol Cipali, tol Jagorawi, tol Semarang–Solo, dan tol Solo–Surabaya, bahkan sampai Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Dodi menerangkan, empat e-tilang mobile telah dioperasikan di Ditlantas Polda Jawa Timur. ”Dipimpin langsung Wadirlantasnya,” kata dia.

Pelanggaran yang mampu dideteksi e-tilang mobile, di antaranya, pelanggaran kecepatan maksimum, menyalip berbahaya, pelanggaran ganjil-genap, penggunaan handphone, hingga overkapasitas (baca: kelebihan penumpang) dan dimensi. ”Semua pelanggaran itu kemudian akan membuat pengemudi ditilang progresif,” ujarnya.

E-tilang mobile itu diharapkan memunculkan efek jera bagi pelanggarnya. Namun, yang utama adalah menurunkan angka fatalitas dan menghindari terjadinya kecelakaan. ”Tujuan akhirnya, kualitas keselamatan di jalan meningkat,” tuturnya.

Perlu diketahui, tilang progresif jauh lebih mahal daripada tilang konvensional. Untuk pelanggaran penggunaan handphone, misalnya, dendanya Rp 750 ribu. Pelanggaran tidak mengenakan helm Rp 250 ribu, tidak memakai sabuk pengaman Rp 250 ribu, pelanggaran rambu dan markah Rp 500 ribu, serta menggunakan pelat nomor palsu Rp 500 ribu.[jawapos]
BERIKUTNYA
SEBELUMNYA
Ikuti kami di Google Berita