GELORA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat merespons dokumen dari Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M. Massardi terkait dugaan tindak pidana korupsi Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Hal ini ditegaskan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu (27/12).
"KPK perlu merespon semua laporan publik, terlebih terkait pejabat publik meskipun saat laporan disampaikan sudah bukan lagi menjabat," kata Dedi Kurnia.
Menurut Pengamat Politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, Ahok saat menjabat Gubernur DKI Jakarta acap kali terseret namanya dan mencuat ke publik. Namun, hingga kini belum ada proses tindak lanjut apapun atas dugaan-dugaan korupsi tersebut.
"Ahok sejauh ini banyak terseret namanya dalam sejumlah persoalan, sehingga baik bagi dirinya maupun KPK untuk sama-sama menyelesaikan persoalan itu," katanya.
Adapun sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret nama Ahok antara lain pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Dalam kasus ini, negara dirugikan sebesar Rp 191 miliar.
Lalu kemudian kasus dugaan korupsi lahan di Cengkareng Barat. yang diduga merugikan negara sebesar Rp 668 miliar. Dalam kasus ini, diduga Ahok saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta membeli lahan milik Pemda sendiri.
Kemudian, kasus dana CSR. Ahok diduga terlibat pada pemberian dana CSR melalui Ahok Centre, adapun Ahok Center dipimpin dan dikelola oleh Ahok bersama tim suksesnya saat maju sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta. [rmol]