Oleh: Moch Eksan*
LONTARAN Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar memunculkan Jusuf Kalla sebagai calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), sungguh sangat menarik. Apalagi, belakangan ini JK merupakan sosok alternatif yang bisa diterima banyak pihak.
Ini untuk mencegah kian mengerasnya faksi yang bertarung di dalam tubuh PBNU, antara faksi Rais Aam, KH Miftahul Akhyar dengan Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj.
Sontak lontaran Cak Imin ini langsung ditolak oleh JK, bahwa dirinya bukan seorang ulama. NU adalah organisasi ulama yang seharusnya dipimpin ulama.
Cak Imin menyebut JK sebenarnya juga seorang kiai. Pendiri banyak pesantren di Tanah, yang bila berkenan memimpin NU sebagai "pesantren besar", maka pasti kian membesarkan jamiyyah diniyyah menjelang usia satu abad.
Melihat reputasi JK sebagai tokoh Islam, nasional dan dunia yang terbukti dan teruji menjadi juru damai pada berbagai konflik di dalam maupun di luar negeri.
JK merupakan sosok tokoh yang paling lengkap bila dibandingkan dengan calon Ketua Umum PBNU yang lain. Ia dikenal luas sebagai pengusaha sukses, politisi sukses, birokrat sukses, dan musytasar NU yang menjadi donatur tetap PBNU.
Sedari zaman kepemimpinan KH Hasyim Muzadi, tak kurang dari Rp 100 juta perbulan menginfaqkan sebagian penghasilanya pada PBNU.
Jadi, konstribusi JK sangatlah jelas bagi tumbuh kembang NU, baik dari segi pemikiran maupun pendanaan. Bila JK berhasil dibujuk, maka ini akan membawa orientasi baru bagi perjalanan NU pada 100 tahun berikutnya.
Cita-cita untuk meningkatkan kemandirian ekonomi organisasi dan gerakan pemberdayaan ekonomi warga nahdliyyin, akan memperoleh momentum yang sangat tepat di balik sosok JK.
JK orang yang bertangan dingin yang akan membawa angin segar bagi NU. Tinggal, JK bisa diyakinkan apa tidak, mau menjadi Ketua Umum PBNU.
Dalam diri JK pasti masih ada keraguan, jangan-jangan lontaran Cak Imin sekadar dagelan untuk memecah polarisasi politik di internal PWNU, PCNU seluruh Indonesia serta Pengurus Cabang Istimewa dari berbagai negara di dunia.
Sesungguhnya, Kiai Miftah maupun Kiai Said keduanya adalah tokoh yang sangat dekat dengan Cak Imin. Keberhasilan Kiai Miftah terpilih sebagai ahlul halli wal aqdi dan Kiai Said sebagai ketua umum pada Muktamar NU ke-33 di Jombang tahun 2015, tak lepas peran Cak Imin.
Orang nomor satu di PKB itu sebagai arsitektur dan operator politik melawan kubu Kiai Hasyim Cs. Kini, kedua tokoh tersebut "membelah diri" dalam memperebutkan posisi pucuk pimpinan Ormas Islam terbesar di tanah air.
Cak Imin mencoba tampil menawarkan diri sebagai calon, ternyata dukungan dari daerah rendah, juga timbul resistensi dari dalam maupun luar pengurus. Posisi sebagai Ketua Umum PKB lebih cocok daripada Ketua Umum PBNU.
Inilah sepertinya yang melatar belakangi manuver Cak Imin melontarkan JK sebagai calon alternatif Ketua Umum PBNU. Cak Imin tak ingin kehilangan panggung dan peran sebagai king maker dalam tubuh NU.
Lepas dari manuver Cak Imin sebagai dagelan atau sungguhan, tampilnya JK sebagai calon akan mencairkan polarisasi politik internal PBNU yang telah baku hantam di hadapan publik.
Masyarakat Indonesia dipertontonkan gaya berpolitik para elite NU yang su'ul adab, kurang apik dan elok sebagai panutan umat. Marwah ulama dapat rusak oleh intrik-intrik kurang dewasa dan mengesampingkan nilai-nilai akhlaqul Karimah para pihak yang bertarung.
Rapat gabungan Syuriah dan Tanfidziyah PBNU mengalami deadlock dan tak berhasil menentukan jadwal muktamar. Kubu Kiai Miftah maupun Kiai Said sama-sama ngotot dengan jadwal kalkulatif kepentingan politik masing-masing.
Ketidakpastian jadwal muktamar bukti pertarungan internal telah dan terus berlangsung. Akhirnya, kegaduhan NU pun tak bisa dihindari sebagai implikasi dari kegagalan konsolidasi internal yang tak bisa mengakomodir berbagai kepentingan.
JK adalah sosok pribadi yang terampil dan piawai mengetahui win win solution dari konflik bersejata nan menahun sekalipun. Konflik Ambon, Poso, Aceh, dan lain sebagainya yang berakhir damai tak lepas dari peran JK.
Dengan diplomasi "tangan di atas" menguatkan posisi Indonesia di tengah percaturan dunia. Disamping itu, JK dikenal luas sebagai tokoh NU yang punya hubungan baik dengan banyak Ormas Islam yang lain.
Semua itu modal sosial yang lebih dari cukup untuk menjadi Ketua Umum PBNU. Malahan, posisi nomor wahid di jajaran Tanfidziyah NU terlalu kecil bagi JK. Tapi, kesedian JK memimpin NU pasti merekonstruksi relasi NU dengan negara, dan relasi NU dengan Ormas Islam lain.
NU pasti akan meaningfull partisipation dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan semata menjadi stempel moral kekuasaan dan pemadam kebakaran timbulnya api konflik di masyarakat.
NU vis a vis Ormas Islam transnasional yang banyak terlibat dalam narasi perang ideologi keagamaan, akan melandai. JK dalam banyak kasus menjadi "titik temu" dari silang sengketa pendapat dan kepentingan di antara Ormas Islam di Nusantara.
Umat Islam Indonesia pasti akan disibukan oleh agenda pemberdayaan ekonomi yang menjadi pangkal utama dari ketertinggalan umat Islam di seluruh belahan dunia.
Namun demikian, harapan demi harapan dari kebangkitan umat Islam di atas, semua kembali pada kesediaan hati JK untuk maju menjadi Ketua Umum PBNU.
Mampukah Cak Imin menaklukan hati JK untuk mewakafkan sisa hidupnya untuk NU, sebagaimana peran dan kiprahnya di Palang Merah Indonesia (PMI) dan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI)?
Dalam konteks JK ini, saya mengamini manuver Cak Imin, NU butuh figur calon alternatif yang kuat dan teruji. Sosok itu tiada lain, ada di sosok mantan Ketua Umum Partai Golkar (2004-2009) dan Wakil Presiden dua periode ini (2004-2009 dan 2014-2019)
*(Penulis ada mantan Wakil Sekretaris PCNU Jember periode 2014-2019)