GELORA.CO - Menko Polhukam Mahfud MD memuji kinerjanya di bidang politik dan keamanan nasional di 2021. Tak ada lagi demo teriakan takbir dan persekusi serta adanya revisi UU ITE.
“Politik dan keamanan nasional yang terbaik dibanding bidang yang lain. Unjuk rasa masih banyak tapi masalah perburuhan. Perburuhan. Omnibus law ya. Yang lain saya kira tidak lagi,” kata Mahfud MD sebagaimana dilihat di rekaman video salah satu acara detikcom, Jumat (31/12/2021).
“Tapi demo-demo di berbagai daerah dengan teriakan takbir dan persekusi tidak ada lagi. Dulu kan bupati ini didemo dengan pakaian gamis,” katanya lagi.
Untuk masalah kebebasan berpendapat di 2021, Mahfud MD mengaku baru saja hadir rapat di Istana Negara pada tanggal 30 Desember dengan Presiden Jokowi bersama menteri-menteri yang lain.
“Disampaikan secara ekpelisit, menurut Presiden Jokowi, UU ITE penyempurnaannya agar terus dilakukan. Untuk membangun demokrasi,” katanya.
Menurut penilaian pengamat dan masyarakat, UU ITE menghambat demokrasi di Indonesia. Untuk itu dilakukan perbaikan atas UU ITE ini.
“Arahnya dua. Perbaikan UU ITE ini. Membuat kriteria yang produknya melibatkan institusi aparat penegak hukum,” jelasnya
Cara kedua dengan RUU Revisi UU ITE. Menurut Mahfud MD, untuk revisi UU ITE ini sudah masuk ke DPR RI dua minggu lalu atau sekitar 16 Desember 2021 dan akan menjadi prioritas di 2022.
“Revisi UU ITE ini dilakukan agar tak ada lagi pasal karet. Mencemarkan nama baik itukan selama ini diancam UU ITE. Sekarang tidak lagi. Sanksi pencemaran nama baik kita pakai KHUP, bukan dengan UU ITE,” jelasnya.
Selain sanksi pakai KUHP, pelapor pencemaran nama baik ini harus dilaporkan yang bersangkutan, tidak boleh orang lain.
“Sebelum diajukan ke pengadian, harus pakai restorative justice dulu,” jelas Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini.
Prof Mahfud MD menyatakan situasi politik dan keamanan dalam negeri sepanjang 2021 membaik.
Dengan merujuk hasil survei beberapa lembaga dia meyebut kinerja yang relatif masih jelek di bawah koordinasinya adalah di bidang hukum.
“Hukum agak jelek tapi tetap lebih baik dari 2019 pada saat pertama saya ditunjuk jadi menteri. Waktu itu Presiden menyodorkan data (indeksnya) 49,4%, sekarang sudah 52% lebih,” kata Mahfud MD dalam video itu.
Untuk indeks demokrasi, dia juga mengakui ada penurunan seperti halnya terjadi di banyak negara akibat pandemik. Seperti di Amerika Serikat dan Negara barat lainnya juga indeks demokrasi juga turun.
“Di Amerika orang merasa tidak puas karena hak asasi pribandinya dibatasi. Kalau di Indonesia masalah ekonomi, jelasnya.
Tapi secara umum dalam setahun terakhir ini membaik. Aksi unjuk rasa memang ada tapi lebih banyak terkait isu perburuhan yang mempersoalkan UU Omnibus Law.
Selain itu, di tahun-tahun sebelumnya kalau mendekati perayaan Hari Natal kerap terjadi razia, seperti memaksa keluar pegawai yang bekerja di toko bila di situ ada atribut Natalnya.
Begitu pun dengan si manajer kemudian dipaksa untuk menutup tokonya.
“Ucapan selamat natal dulu selalu riuh tapi sekarang memang ada sedikit-sedikit tapi tidak ada lagi yang peduli. Jadi sekarang lebih tenang,” tegas Mahfud Md.
“Saya ingin objektif, bukan kata saya, ini hasil survei,” katanya.
Ia memaparkan kondisi tersebut selain berdasarkan pengamatan pribadinya juga dengan merujuk hasil survei lima lembaga, yakni Kompas, SMRC, Poltracking, Indikator, dan Charta Politica.
“Semua menunjukkan indeks demokrasi kita naik, kepuasan terhadap pemerintah di atas 70%. 71, 72, tergantung indikatornya, ” ujarnya. [pojok1]