GELORA.CO - Ketua Presidium Alumni (PA) 212 Aminudin menyoroti polemik ambang batas (presidential threshold) Calon Presiden (Capres) 2024.
Menurutnya, ambang batas sebesar 20 persen sudah tidak masuk akal bagi negara demokrasi.
Presiden keenam, Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY disebut Ketua PA 212 soal aturan presidential threshold.
"Dari demokrasi yang awalnya 4 persen, meningkat 15 persen, hingga zaman Presiden SBY menjadi 20 persen, itu tidak sehat," ucap Aminudin kepada GenPI.co dari Jakarta, Kamis (16/12).
Aminudin menjelaskan kondisi Indonesia bisa makin buruk dengan ambang batas 20 persen tersebut.
Sebab, kata dia, pemuda calon pemimpin bangsa tidak mendapat kesempatan yang besar maju pada pertarungan Pilpres 2024.
"Jadi, kesempatan anak bangsa untuk tampil itu akan lebih banyak. Toh, akhirnya nanti akan ada dua calon capres-cawapres pada putaran kedua," jelasnya.
Selain itu, Aminudin menyarankan Presiden Jokowi membuka komunikasi kepada pimpinan partai besar agar meniadakan aturan tersebut.
Menurutnya, PDIP menjadi satu-satunya partai yang bisa mengusung capres atau cawapres-nya sendiri.
"Jika berpaku terhapad presidential threshold, PDIP unggul di atas. Gerindra dan Golkar bahkan memerlukan dukungan dari partai lain," katanya.
"Jadi, Pak Jokowi seharusnya bisa membahas aturan yang bisa mencederai demokrasi itu," imbuhnya. [wartae]