GELORA.CO - Pengamat politik Saiful Anam menyebut pemikiran Ketua KPK Firli Bahuri mendalam dan berkemajuan soal ongkos politik 0 persen dengan cara membuat presidential threshold 0 persen pula.
Bagi Saiful Anam, pintu hati nurani para pemimpin partai politik yang akan ikut bertarung dalam Pemilu 2024 mendatang harus terbuka dengan pemikiran visioner Ketua KPK, Firli Bahuri.
Di mana Ketua KPK Firli Bahuri ingin agar ongkos politik menjadi 0 persen. Salah satunya dengan membuat presidential threshold menjadi 0 persen.
“Intinya, kalau threshold masih tinggi, maka jangan harap KKN dapat ditekan dengan seminimal mungkin,” ujar Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (12/12).
Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) ini menyebut, pemikiran Firli Bahuri itu mendalam dan berkemajuan.
Karena kata Saiful, pangkal dari korupsi adalah adanya transaksi politik yang mengakibatkan proses politik menjadi tidak fair sehingga KKN semakin menjamur.
“Saya kira patut menjadi teladan apa yang disampaikan Firli dan semoga membuka pintu bathin baik pimpinan partai politik, birokrasi, dan juga pejabat yang bersinggungan langsung dengan kebijakan mengenai pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang,” kata Saiful.
“Saya kira Firli berpikir luas dan berkemajuan. Karena hitungannya jelas, threshold yang tinggi menyebabkan politik transaksional dan tidak sehat,” ujarnya lagi.
Saiful Anam sependapat dengan Firli Bahuri.
Menurutnya, threshold yang tinggi memang mengakibatkan ongkos politik menjadi mahal dan pada akhirnya digunakan segala macam cara untuk mencapainya, termasuk dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Tidak hanya sebelum, pada saat dan bahkan setelah menjabat pada jabatan tertentu dalam pemerintahan,” kata Saiful.
Dia berharap pernyataan Firli harus diapresiasi dan didengar.
Bahkan harus menjadi rujukan para pemangku kepentingan dan kebijakan terkait pengambilan kebijakan terkait pelaksanaan threshold nol persen pada Pilpres 2024 mendatang.
Berita sebelumnya, saat berbincang mengenai pelaksanaan Hari Korupsi Dunia (Hakordia) 2021 dengan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa, Kamis malam (9/12), Firli Bahuri menyampaikan pandangan mengenai cara mendapat pemimpin berkualitas.
Katanya, pemimpin berkualitas bisa didapat jika tidak ada lagi pilkada, pileg, dan pilpres yang membutuhkan ongkos politik yang mahal.
Sebab hanya dengan begitu pemimpin yang terpilih tidak tersandera kepentingan pihak lain.
“Selama ini (syarat untuk menjadi pejabat publik) harus ada popularitas, elektabilitas, kapasitas, lalu isi tas. Sekarang dibalik. Isi tas duluan, baru yang lain-lain,” ujarnya.
“Kita ingin pilkada, pileg, pilpres, nol threshold-nya. Tidak boleh ada. Bukan hanya threshold yang nol persen, biaya politik juga harus nol rupiah,” katanya.[pojoksatu]