GELORA.CO - Jatah kursi menteri saat reshuffle kabinet nanti diprediksi tidak akan diberikan Presiden Joko Widodo kepada Partai Amanat Nasional (PAN) yang telah bergabung ke koalisi.
Argumentasinya, jika jatah kabinet diberikan pada PAN maka akan mengakibatkan perpecahan antar partai politik (parpol) koalisi pemerintah.
"PAN sangat berat untuk mendapatkan kursi menteri, PAN harus bisa diterima dan harus meyakinkan partai koalisi bahwa PAN benar-benar mendukung pemerintahan Jokowi," ujar Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (3/12).
Saiful berpendapat, saat PAN mendapat jatah menteri, perpecahan di internal koalisi akan menjadi kenyataan.
Apalagi, kalau presiden Jokowi ternyata sampai mengurangi jatah menteri parpol koalisi yang sejak awal sudah mendukung pemerintahan Jokowi.
Pengajar di Universitas Nasional itu menyebutkan, paling mungkin jatah kabinet PDIP yang akan dikurangi.
"Atau justru menteri dari kalangan profesional harus siap-siap hengkang dari jabatannya saat ini," kata Saiful.
Kondisi politik seperti itu, kata Saiful akan membuat Jokowi dalam keadaan dilematis.
Dalam satu sisi Jokowi tidak mungkin mengurangi jatah menteri dari parpol koalisi. Di sisi lain, juga sulit untuk mengorbankan menteri yang berasal dari profesional untuk digantikan dari calon yang berasal dari PAN.
Saiful mengatakan, terlalu berisiko jika Jokowi harus memberikan kursi menteri kepada PAN. Atas dasar itulah, Saiful meyakini Jokowi akan terus memilih menggantung posisi politik partai pimpinan Zulkifli Hasan itu.
"Entah sampai kapan penantian PAN akan tercapai, kalaupun tercapai bisa jadi pada saat masa jabatan Jokowi sudah hampir selesai," pungkas Saiful. [rmol]