GELORA.CO -Sejak 2019 lalu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sudah mengklaim bahwa PAN mendukung pemerintahan Jokowi tanpa syarat. Kendati demikian, Zulkifli menyebut PAN tidak perlu masuk dalam koalisi.
Dua tahun setelah pernyataan itu, PAN santer diisukan akan bergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintah. Bahkan, PAN juga sempat diisukan akan mendapat jatah kursi dari reshuffle Kabinet Indonesia Maju jilid II. Beberapa nama elite PAN disebut-sebut sebagai calon menteri Jokowi.
"Tetapi tetap kita juga ranah soal reshuffle ini betul-betul domain Pak Jokowi sebagai kepala negara. Jadi kita tetap menunggu dan tidak pernah berangan-angan. Tapi, jika memang dipercaya, kita siap membantu yang terbaik untuk pos-pos yang mungkin akan diberikan kepada kami. Prinsipnya begitu," kata politisi PAN Mumtaz Rais, Jumat (16/4/2021) silam.
Setelah santer diisukan, pada 1 Juni 2021, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, mengeluarkan statement yang mengatakan bahwa pihaknya merasa terhormat apabila PDI Perjuangan membuka peluang untuk berkoalisi.
"PDI Perjuangan adalah partai politik besar, sehingga apabila mengajak kami untuk berkoalisi, itu suatu kehormatan," kata Zulkifli usai menghadiri acara Penggalangan Dana Kemanusiaan untuk Palestina, di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Januari 2021 silam.
Pada 25 Agustus 2021, PAN akhirnya secara resmi bergabung dengan koalisi partai politik pendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hal itu ditandai dengan hadirnya PAN dalam rapat pimpinan partai koalisi bersama Jokowi pada hari itu.
Rapat tersebut digelar antara Jokowi dengan partai koalisi yang memiliki kursi di Senayan. Kala itu, PAN hadir diwakili Zulkifli Hasan sebagai ketua umum, dan Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno.
Dengan bergabungnya PAN maka koalisi partai pendukung pemerintah yang ada di parlemen, bertambah menjadi 7 partai, yaitu : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional.
Sikap PAN tersebut diperjelas melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN yang menyatakan bahwa kader-kader PAN tak keberatan dengan bergabungnya PAN ke dalam koalisi partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi.
"Rakernas menyetujui PAN berada di posisi partai koalisi pemerintah dalam rangka perjuangan politik untuk membawa kebaikan dan memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara," kata Juru Bicara PAN, Viva Yoga Mauladi, kepada wartawan, Selasa (31/8/2021).
Ia mengungkapkan, Rakernas II PAN juga menetapkan target perolehan kursi PAN di Pemilu 2024 adalah 64 kursi DPR RI atau 11 persen dari total kursi DPR RI.
Reshuffle Kabinet
Sejak bergabungnya PAN ke dalam koalisi partai pendukung pemerintahan, isu reshuffle kabinet untuk memberikan kursi menteri kepada PAN terus berhembus.
Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin memprediksi Partai Amanat Nasional (PAN) mendapat jatah kursi menteri setelah bergabung ke koalisi pemerintah.
"Kita lihat saja ke depan, jika ada reshuffle itu artinya ada akomodasi terhadap PAN. Artinya akan ada kader PAN yang jadi menteri. Paling-paling satu menteri dan itu pun akan menggeser menteri dari non-parpol," ujar Ujang saat dihubungi AKURAT.CO, Jumat (27/8/2021) silam.
Ujang mengatakan, bergabungnya PAN ke pemerintah tidak mengejutkan. Dia menilai keputusan PAN gabung ke barisan Jokowi berbalut kepentingan pragmatis.
Namun demikian, hingga bulan November 2021, kabar tersebut tak pernah terealisasi.
Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay sempat mengatakan bahwa pihaknya belum mengetahui kapan Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle kabinet.
Saleh juga menuturkan bahwa partai yang dikapalai oleh Zulkifli Hasan ini belum mendengar permintaan dari Presiden Jokowi terkait kader PAN yang bakal menjadi menteri.
"Kan belum tahu kita ini kapan dilakukan dan apa yang diminta. Mestinya kan kalau misalnya ada kebutuhannya ini, kan bisa tahu siapa yang cocok untuk itu,” ujar Saleh di Gedung DPR, Jakarta, Senin (22/11/2021).
Ternyata hingga menjelang akhir tahun 2021, kabar reshuffle tersebut belum juga mendapatkan titik terang.
Ketua Umum PAN mengatakan bahwa pihaknya masih siap jika ditugaskan untuk mengirim kadernya menjadi pembantu presiden.
"Kalau kader ditugaskan, kita untuk membantu pemerintahan namanya tugas negara pasti kader terbaik akan diberikan," ujar Zulhas di Kompleks Parlemen pada Kamis (9/12/2021).Namun demikian, Zulhas menampik bahwa pihaknya menunggu jatah kursi menteri tersebut.
"Kita enggak pernah nunggu. PAN biasa aja. Terus berjalan karena menteri itu kan amanah saja gitu ya. Salah satu tugas perjuangan," ujar Zulhas pada kesempatan tersebut.
Meskipun hingga penghujung tahun PAN belum juga mendapatkan kursi menteri, namun keputusan PAN untuk berkoalisi dengan pemerintah dipandang cukup tepat lantaran elektabilitas partai tersebut mulai alami kenaikan.
Elektabilitas partai berlogo matahari terbit terpantau meningkat mengungguli Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Nasional Demokrat (Nasdem).
Hal itu terlihat dari paparan hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) di mana PAN berhasil memperoleh angka keterpilihan sebesar 5,0 persen, sementara PKS 4,2 persen dan Nasdem 4,1 persen.
Posisi ini konsisten dengan perolehan hasil survei pada periode Agustus 2021 lalu di mana PAN berhasil berada di posisi 7 dengan 5,8 persen, dan PKS 4,9 persen. Sementara Nasdem sebelumnya masih lebih unggul dari PAN yakni sebesar 7,8 persen.
"Pasca bergabungnya PAN ke koalisi pemerintah, elektabilitasnya terpantau meningkat mengungguli PKS dan NasDem," ujar Direktur Eksekutif IPO, Dedy Kurnia Syah, dalam diskusi bertajuk "Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi dan Dampak Konstelasi Politik 2024" yang digelar secara daring, Sabtu (4/12/2021).(akurat)