GELORA.CO -Pengakuan Presiden Joko Widodo mengenai pola penanganan pandemi Covid-19 sekarang ini adalah untuk mendukung ekonomi dan pembangunan infrastruktur.
Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri peringatan HUT ke-7 Partai Solidaritas Indonesia (PSI), di The Ballroom Djakarta Theater Building, Jakarta, Rabu (22/12).
Bahkan dirinya mengatakan, upaya pemerintah dengan membangun infrastruktur merupakan salah satu fondasi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Jika itu tidak dilakukan, maka Indonesia menurutnya tidak dapat bersaing dengan negara lain.
"Kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, kita ingin menyiapkan competitiveness, daya saing negara kita, dan yang paling penting kita ingin membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, kalau fondasinya tidak ada, hal yang fundamental ini tidak kita bangun, jangan bermimpi ke mana-mana," ujar Jokowi.
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, sudah menduga sejak awal arah kebijakan pandemi Covid-19 pemerintah sudah lebih cenderung mementingkan ekonomi ketimbang kesehatan dan keselamatan masyarakat.
"Tapi kalau orang yang berpikir kesehatan ini pasti akan marah-marah, akan kecewa. Tapi bagi mereka yang pro ekonomi ya biar saja, toh orang sakit nanti juga diobati," ujar Trubus kepada Kantor Berita Politik RMOL pada Kamis subuh (23/12).
Menurut Trubus, kesan mengentengkan keselamatan masyarakat sudah sangat terlihat dari pernyataan Jokowi tersebut.
"Kan sudah disediakan ini pelayanan kesehatan," imbuhnya satir.
Trubus menduga, arah kebijakan pandemi saat ini, khususnya di momen jelang natal dan tahun baru (Nataru) sudah tak sesuai dengan pola penanganan kesehatan dan keselamatan rakyat. Padahal sudah masuk varian Omicron yang disebut memiliki tingkat penularan yang tinggi.
"Namun mirisnya yang digembar-gemborkan pemerintah virus Omicron ini tidak mematikan tapi membuat orang sakit," ucap Trubus keheranan.
"Nah, sekarang apa sih enaknya orangnya sakit? Ya, inilah yang terjadi. Masyarakatnya disuruh sakit yang penting enggak mati, sakit aja enggak apa-apa," sambungnya menyindir.
Untuk saat ini, Trubus memperkirakan pola kebijakan penanganan Covid-19 pemerintah pusat, jika terjadi lonjakan kasus positif, adalah melempar tanggung jawab kepada pemerintah daerah.
Sebab dia melihat, kebijakan yang tepat sebenarnya tertuang di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) 62/2021 yang memberlakukan PPKM Level 3 se-Indonesia. Namun sayangnya itu diubah.
Namun karena sudah terlanjur bablas kebijakannya, maka Trubus tetap memberikan saran kepada pemerintah agar lebih meningkatkan pengawasan mobilitas orang jelang Nataru, khususnya di daerah-daerah.
"Dan kalau di lokasi ditemukan virus Omicron ya langsung saja menerapkan lockdown lokal. Kalau saran saya yang penting pengawasan dan persiapan infrastruktur di daerah saja. Jadi ketika terjadi lonjakan rumah sakit di daerah sudah siap," demikian Trubus.(RMOL)