GELORA.CO -Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022 se-Jawa Tengah sudah diputuskan. UMK Kabupaten Banjarnegara masih yang terendah jika dibandingkan 34 daerah lainnya.
Berikut UMK Jateng 2022 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.561/39 tentang Upah Minimum pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022:
Kabupaten Cilacap Rp 2.230.731,50
Kabupaten Banyumas Rp 1.983.261,84
Kabupaten Purbalingga Rp 1.996.814,94
Kabupaten Banjarnegara Rp 1.819.835,17
Kabupaten Kebumen Rp 1.906.781,84
Kabupaten Purworejo Rp 1.911.850,80
Kabupaten Wonosobo Rp1.931.285,33
Kabupaten Magelang Rp 2.081.807,18
Kabupaten Boyolali Rp 2.010.299,30
Kabupaten Klaten Rp 2.015.623,36
Kabupaten Sukoharjo Rp 1.998.153,18
Kabupaten Wonogiri Rp 1.839.043,99
Kabupaten Karanganyar Rp 2.064.313,20
Kabupaten Sragen Rp 1.839.429,56
Kabupaten Grobogan Rp 1.894.032,10
Kabupaten Blora Rp 1.904.196,69
Kabupaten Rembang Rp 1.874.322,05
Kabupaten Pati Rp 1.968.339,04
Kabupaten Kudus Rp 2.293.058,26
Kabupaten Jepara Rp 2.108.403,11
Kabupaten Demak Rp 2.513.005,89
Kabupaten Semarang Rp 2.311.254,15
Kabupaten Temanggung Rp 1.887.832,11
Kabupaten Kendal Rp 2.340.312,28
Kabupaten Batang Rp 2.132.535,02
Kabupaten Pekalongan Rp 2.094.646,19
Kabupaten Pemalang Rp 1.940.890,41
Kabupaten Tegal Rp 1.968.446,34
Kabupaten Brebes Rp 1.885.019,39
Kota Magelang Rp 1.935.913,27
Kota Surakarta Rp 2.035.720,17
Kota Salatiga Rp 2.128.523,19
Kota Semarang Rp 2.835.021,29
Kota Pekalongan Rp 2.156.213,77
Kota Tegal Rp 2.005.930,52
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyebut ada Struktur dan Skala Upah (SUSU) bagi pekerja yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun dengan memperhatikan minimal inflasi sebesar 1,28 persen dan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,97 persen. Ia juga menegaskan upah minimum adalah batas terendah upah bagi pekerja dengan masa kerja kurang satu tahun
Ia mencontohkan, penerapan SUSU di Kota Semarang bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun minimal penambahan upahnya Rp. 63.787,98 dan di Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp. 40.946,29.
"Ketetapan tentang kewajiban perusahaan membuat struktur skala upah kita cantumkan dalam SK agar menjadi perhatian semuanya," kata Ganjar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/12/2021).
Ganjar meminta untuk perusahaan-perusahaan yang tidak terdampak pandemi COVID-19 kenaikannnya bisa di atas angka tersebut.
"Beberapa perusahaan besar telah menyatakan kesanggupan untuk memberikan kenaikan upah lebih dari 10 persen bahkan 15 persen," ujarnya.
Selain itu juga diterbitkan Surat Edaran No. 561/0016770 tentang Struktur dan Skala Upah di Perusahaan Tahun 2022 ditujukan kepada bupati/wali kota dan pimpinan perusahaan se-Jawa Tengah. Surat edaran ini dimaksudkan memberikan kepastian hukum bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih.
Disebutkan dalam SE tersebut terdapat instruksi agar bupati/wali kota memastikan perusahaan menyusun SUSU dengan menugaskan dinas tenaga kerja melakukan pendampingan dan pemantauan. Sedangkan kepada pengusaha diwajibkan menyampaikan hasil penyusunan SUSU kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah melalui dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota paling lambat tanggal 31 Desember 2021 dalam bentuk surat pernyataan.
"Pekerja yang baru masuk bekerja tentunya akan menerima upah yang besarannya berbeda dengan pekerja yang sudah bekerja bertahun-tahun, hal ini untuk memberikan rasa keadilan bagi pekerja sekaligus penghargaan atas pengabdian dari para pekerja kepada perusahaannya,"kata Ganjar.(detik)