GELORA.CO - Kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin pada tahun 2021 meninggalkan catatan buruk.
Pasalnya, dari segi politik pemerintahan Jokowi-Maruf Amin di tahun 2021 ini cenderung menurun dan berpolemik, meskipun dari segi kesehatan berhasil menekan angka pesakitan Covid-19.
Pengamat politik Ujang Komarudin berpendapat, setahun ini pemerintah memang menunjukkan sisi positif dan negatif. Namun, salah satu sisi negatif yang menurutnya amat penting adalah soal demokrasi.
"Demokrasi indeksnya turun, ini perlu dievaluasi,"kata Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (31/12).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini berharap penurunan indeks demokrasi di Indonesia bisa menjadi pembelajaran bagi pemimpin saat ini, agar supaya tidak lahir bentuk kepemimpinan otoriter baru yang berafiliasi dengan oligarki.
"Jangan sampai Demokrasi, makin dalam dikuasai oligarki, dan jangan sampai kita kembali ke otoriter. Karena kita tak mampu menjaga Demokrasi,’ ujarnya.
Selain itu, Ujang mencatat adanya ketidakadilan dari sisi penegakkan hukum dalam satu tahun terakhir ini. Sebabagai contoh, ia memaparkan penegakan hukum protokol kesehatan yang menimpa mantan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab.
"Soal penegakkan hukum juga masih banyak ketidak adilan. Kasus meninggalnya 6 laskar FPI dan kasus HRS sendiri, penyingkiran pegawai-pegawai KPK, dan lain-lain. Hukum masih belum mencerminkan keadilan," tandasnya. (rmol)