GELORA.CO - Komisaris Utama (Komut) Pertamina Basuki Tjahaja purnama alias Ahok semakin terbukti gelagat politiknya terkait klaim soal pemotongan gaji karyawan Pertamina yang disebut dibatalkan karena ancaman mogok Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB). Pasalnya, mogok FSPPB batal dilakukan dan Ahok tidak ikut andil dalam soal tersebut.
"Bukan tidak mungkin wacana mogok hanya isu yang justru bersumber dari Ahok, mengingat ia paling semangat menyampaikan wacana itu sebagai ancaman," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis (30/12).
Atas dasar itu, Pengamat Politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menilai perlu adanya penelusuran lebih lanjut, siapa yang sebenarnya dibalik kekisruhan di internal Pertamina. Sebab, situasi semacam ini jelas tidak menguntungkan bagi Pertamina, kegaduhan yang terus berlangsung bisa berdampak pada produktifitas dan kepercayaan publik.
"Erik Tohir harus memahami bahwa tidak selalu yang timbul di internal Pertamina murni dinamika korporat, bisa saja ada unsur politis karena Ahok yang menyinggung wacana mogok kerja adalah politisi, sehingga tidak dapat dipercaya begitu saja," tegasnya.
Menurut Dedi Kurnia, sejak awal Erik Tohir seharusnya tidak menempatkan Ahok di jajaran komisaris, selain miliki catatan kepolisian terkait kasus penistaan Agama.
"Juga kebiasaan Ahok yang memang berkarakter menyukai kegaduhan," pungkasnya.
Komisaris Utama (Komut) Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebelumnya mengklaim soal pemotongan gaji karyawan Pertamina dibatalkan karena ancaman mogok Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).
Padahal, pihak Pertamina telah menjelaskan bahwa yang sedang dibahas manajemen Pertamina adalah program agile working yang memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memilih skema Working from Home (WFH) atau Working from Office (WFO).
Namun, Ahok yang hanya menjabat komisaris dan bukan corporate secretary, justru membuat pernyataan-pernyataan ke ruang publik seolah mewakili perusahaan. [rmol]