GELORA.CO -Pernyataan Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, soal pemotongan gaji karyawan Pertamina dibatalkan karena ancaman mogok Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dinilai politis.
Bagaimana tidak. Apa yang disampaikan Ahok berbeda dengan keterangan Komisaris Independen Pertamina, Iggi Haruman Achsien, yang menjelaskan bahwa tak ada pemotongan gaji di perusahaan minyak plat merah tersebut.
Iggi menyatakan, yang dibahas manajemen Pertamina adalah program agile working yang memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memilih skema Work from Home (WFH) atau Work from Office (WFO).
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, Ahok memang acap kali memberikan pernyataan yang membuat kisruh di ruang-ruang publik, bukan malah membuat suatu persoalan menjadi selesai.
"Termasuk statement terkait ancaman mogok dan gaji karyawan, bagi Pertamina persoalan ini (ancaman mogok FSPPB) bukan kali pertama dan selalu dapat diselesaikan. Tetapi saat ada Ahok justru terlihat semakin rumit, bahkan sesama elit di Pertamina terjadi kekisruhan," kata Dedi Kurnia kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu (25/12).
Maka dari itu, Dedi menyarankan agar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengambil sikap tegas dengan mempertimbangkan agar Politisi PDIP itu dipecat dari kursi Komisaris Utama Pertamina.
"Erick Tohir layak mempertimbangkan pencopotan Ahok, tidak perlu khawatir siapa yang berada di baliknya, selama tidak menghasilkan performa yang baik bagi Pertamina, Ahok tidak diragukan lagi untuk dikeluarkan," pungkasnya.(RMOL)