GELORA.CO - Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan utang PT Angkasa Pura I (Persero) telah mencapai Rp 35 triliun. Tingginya beban utang BUMN tersebut, karena sejumlah bandara baru yang dikelolanya sepi penumpang.
Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Tiko, menanggapi permintaan anggota Komisi VI DPR, I Nyoman Parta, agar PT Angkasa Pura I sebagai pengelola Bandara I Gusti Ngurah Rai, menunda rasionalisasi sejumlah petugas keamanan (security) di bandara tersebut.
Sebelumnya, ratusan security di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali mengadukan nasibnya yang terancam kehilangan pekerjaan karena kontrak kerja mereka tidak dilanjutkan oleh Angkasa Pura Supports (APS).
"Yang membuat mereka kecewa dan resah karena adanya Surat Edaran (SE) dari Angkasa Pura 1 sebagai pemberi kerja yaitu salah satu syaratnya yang tidak adil yaitu tidak bertato dan pernah bertindik," kata I Nyoman Parta.
Tiko menyebut beban keuangan Angkasa Pura I (AP I) memang cukup berat dengan banyaknya bandara-bandara baru.
"AP I ini memang kondisinya berat, dengan utang Rp 35 triliun dan rate loss (kerugian rata-rata) per bulan Rp 200 miliar. Kalau tidak direstrukturisasi, setelah pandemi utangnya bisa mencapai Rp 38 triliun," kata Tiko dalam rapat dengan DPR, seperti dikutip dari akun Facebook Komisi VI DPR, Jumat (3/12).
Wakil Menteri BUMN itu menjelaskan, beban utang Angkasa Pura I membengkak karena menanggung biaya operasional yang tinggi dari sejumlah bandara baru. Sementara di tengah situasi pandemi, jumlah penumpang pesawat udara jauh menurun.
"Seperti bandara baru Yogyakarta itu di Kulon Progo, itu sampai Rp 12 triliun. Dan begitu dibuka langsung kena pandemi," ujarnya.
Bandar Udara Internasional Yogyakarta atau New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon Progo, diresmikan Presiden Jokowi di tengah masa pandemi pada 28 Agustus 2020. [kumparan]