GELORA.CO -Tak hanya Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Fraksi Demokrat DPRD Kota Bandung juga menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022.
Mereka bahkan tidak hadir dalam rapat Paripurna, Jumat (26/11) lalu.
"Kalau PSI walk out, masuk dulu dan keluar, maka Fraksi Demokrat tidak hadir, dalam pengesahan," ucap Anggota Fraksi Demokrat DPRD Bandung Riana, Selasa (30/11/2021).
Riana menilai, RAPBD 2022 ini masih harus dikoreksi. Bahkan dalam rapat banggar, Riana juga sempat melakukan aksi walk out.
"Kita tidak setuju dipaksakan dan sebagiannya banyak koreksi, padahal banyak kelemahan. Saya waktu rapat banggar pun saya walk out, ketika mekanismenya tidak sehat saya walk out," katanya.
Riana mencontohkan salah satu kebijakan yang ada di RAPBD 2022 yang membuat pihaknya keberatan, yakni anggaran untuk pembangunan tanggul atau tembok penahan tanah (TPT) dipangkas, sedangkan untuk mobil dinas tidak.
"Anggaran infrasrtuktur harusnya 40 persen, ketika defisit yang dipangkas biaya tanggul, apa pentingnya kendaraan dinas. Masih banyak item lainnya," ucapnya.
Kemudian soal bantuan sosial (bansos) untuk guru ngaji yang tidak jelas dan transparan dalam proses penyalurannya.
"Contoh transparasi bansos untuk guru ngaji, ini implementasinya seperti apa? 8.700 untuk masyarakat kenyataannya tidak ada. Guru ngaji itu, Rp 300 ribu per bulan. Itu tidak ada transparansinya, kita tidak tahu penerima 2021 itu, kalau 8.700 se-RW bisa sampai 5 orang yang saya lihat ini lebih banyak kepentingan politik dari pada kepentingan masyarakat," katanya.
Riana kembali menyayangkan, jika anggaran untuk pelayanan masyarakat dipotong dibandingkan untuk anggaran kendaraan dinas.
"Memotong anggaran tanggul, dibandingkan tidak memotong kendaraan dinas. Itu tetap di-ACC, tapi anggaran untuk pelayanan masyarakat, anggaran jalan yang penting buat masyarakat itu dipangkas, hari ini teriak banjir," ujarnya.
"Kita menolak, ketua fraksi juga menolak, makannya tidak ada yang hadir, tidak ada yang hadir yang tidak hadir 5 orang. Jadi sebenarnya yang kemarin menolak PSI dan Demokrat, kalau PSI datang dulu, kita tidak datang," pungkasnya.
Saat dikonfirmasi kepada Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan terkait ketidakhadiran Fraksi Demokrat dalam rapat paripurna, pihaknya akan menceknya dahulu. Pasalnya dalam rapat paripurna itu ada yang hadir via zoom atau daring.(detik)