GELORA.CO - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut, tak ada suatu negara berdaulat tanpa adanya pajak, termasuk dengan Indonesia yang berdiri atas dasar konstitusi.
"Segala pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang,” ujar Sri Mulyani dalam akun Instagramnya @smindrawati, dikutip Senin (22/11).
Sri Mulyani mengatakan, semua negara di dunia pastinya akan memungut pajak ke rakyatnya, di mana pajak tersebut akan digunakan untuk menyelenggarakan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Selain itu, pajak juga akan digunakan untuk fungsi pelayanan publik, bahkan sampai mengirim misi ke Bulan ataupun planet Mars.
"Fungsi pemerintahan dan fungsi-fungsi pelayanan publik, keamanan dan menjaga ketertiban, pendidikan, kesehatan, hingga membangun infrastruktur atau bahkan mengirim misi ke bulan atau planet Mars,” ujar Sri Mulyani.
Di sisi lain, Sri juga mengakui kalau pajak merupakan pembahasan yang sensitif karena menyangkut soal kewajiban serta beban masyarakat.
Karenanya, pajak harus diatur dalam undang-undang yang dibahas serta disetujui oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan konsultasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
"Pemerintah bersama DPR baru-baru ini menyetujui sebuah reformasi Perpajakan dituangkan dalam UU 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berasaskan: keadilan, efisiensi, kesederhanaan, kepastian hukum, kemanfaatan dan kepentingan nasional," katanya.
Di undang-undang itu, Sri juga mengatakan kalau UU itu mengubah UU KUP, UU PPH, UU PPN, UU Cukai, serta memasukkan pajak karbon dan pengungkapan sukarela.
Sri juga mengatakan kalau Kementerian Keuangan bersama DPR Komisi 11 akan melakukan sosialisasi dan edukasi untuk menjelaskan isi dari UU Nomor 7 Tahun 2021 sekaligus ikut membantu pemulihan perekonomian Bali yang terpukul akibat pandemi Covid-19. [indozone]