GELORA.CO - Mantan sekretaris menteri BUMN, Said Didu menyindir para pejabat Kementerian Keuangan sebagai sales penjualan aset negara, lantaran prihatin dengan kondisi negara saat ini.
Dalam kicauannya di akun twitter, Said mengatakan bahwa pejabat kemenkeu dulu menjaga sangat ketat aset-aset bangsa agar jangan sampai jatuh ke tangan asing.
Namun hal itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para pejabat Kemenkeu saat ini yang dengan mudah mempromosikan aset-aset negara untuk dijual atau dialihkan.
"Dulu pjbt Kemenkeu menjaga sangat ketat agar jangan sampai ada perpindahan tangan asset negara dan asset BUMN ke pihak lain - sekarang sepertinya mereka menjadi "SPG" penjualan atau pengalihan asset negara dan BUMN," ujarnya dalam akun twitter pribadinya.
Seperti yang kita ketahui, perekonomian Indonesia kian terpuruk bahkan berpotensi kehilangan aset-asetnya. Hal tersebut lantaran pemerintah berencana menjual aset-aset yang dimiliki negara.
Seperti PT Waskita Karya yang secara terang-terangan hendak menjual jalan tol pada tahun 2025 mendatang. Menteri Keuangan, Sri Mulyani juga mengatakan sebelumnya jika APBD hanya bisa memberikan 20 persen dananya untuk pembangunan ibu kota baru.
Sementara penjualan aset atau penyewaan jangka panjang memberikan pemasukan yang banyak untuk keperluan pembangunan ibu kota baru.
Baru-baru ini secara mengejutkan pemerintah melepas hak pengelolaan bandara Kualanamu kepada India dengan saham 51 persen milik Indonesia dan sisanya milik asing.
Maka dari itu, prosentase Indonesia kehilangan aset akan sangat besar karena membiarkan pihak-pihak asing mengelola bahkan menguasai aset-aset tersebut.
Jika demikian, perlukah meneruskan pembangunan ibu kota baru jika hanya untuk menghabiskan dana bahkan menyasar aset-aset negara jika kesejahteraan masyarakat tidak terpenuhi? [jatimnet]